Bloomberg Technoz, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menilai, aparat masih bisa berlaku netral di Pemilu 2024 sekalipun ada anggota keluarga penguasa yakni putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut berkontestasi. Mahfud mengatakan, netralitas itu ada di tangan aparat itu sendiri. 

Apalagi saat ini ada kondisi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberikan preseden bagus. MKMK menjatuhkan sanksi terhadap Ketua MK Anwar Usman yang dianggap terbentur konflik kepentingan dan intervensi putusan MK soal usia minimal capres-cawapres.

"Yang menjamin itu aparaturnya. Panglima sudah menjamin, Kapolri (sudah). Yang jelas kepesertaan mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai," kata Mahfud ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Putusan MKMK kata dia seharusnya juga sudah menutup ruang intervensi. Apalagi Ketua MK Anwar Usman akan diganti dan dia tak boleh ikut dalam putusan sengketa pemilu maupun pilkada. Untuk pasangan calon bakal presiden dan wakil presiden sendiri, sudah tak dimungkinkan adanya perubahan lewat mekanisme aturan.

"Harus berjalan dengan pasangan yang ada," lanjut dia.