Adapun, kemudahan yang diberikan mencakup jaminan kecukupan pasokan, insentif dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan derivatifnya yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta pemantauan dan evaluasi berkala.
Untuk tahun ini, BPDPKS menyiapkan Rp30 triliun—Rp35 triliun untuk insentif selisih harga pasar antara biodiesel dan solar berbasis energi fosil. Per semester I-2023 realisasi insentif biodiesel dilaporkan baru mencapai Rp4,04 triliun.
“Saya berharap seharusnya industri otomotif juga mendapatkan cipratan dari insentif ini. Jangan hanya industri biofuel saja atau kelapa sawit saja. Jadi ini yang saya rasa menjadi hal yang perlu diperbaiki ke depan,” kata Andry.
Lebih lanjut, Andry menilai jika pemerintah ingin menaikkan target mandatori biodiesel menjadi B40 pada 2024, dibutuhkan serangkaian pengujian yang lebih matang daripada B35. “Tinggal menunggu waktu, kemungkinan setelah pemilu [baru bisa mandatori B40].”
Harga TBS
Di sisi lain, Andry menilai hingga saat ini program mandatori B35 juga belum terbukti efektif memperbaiki harga TBS secara signifikan di tingkat petani, sebagaimana dijanjikan pemerintah.
Harga TBS, menurut acuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, periode 8—14 November 2023 adalah Rp1.906,93/kg untuk sawit umur 3 tahun, Rp2.185,52/kg sawit 4 tahun, Rp2.323,66/kg untuk sawit 5 tahun, Rp2.428,58/kg untuk sawit 5 tahun, Rp2.478,08/kg sawit 6 tahun, serta Rp2.507,69/kg sawit 8 tahun.
Sementara itu, sawit umur 9 tahun seharga Rp2.507,56/kg, 10—20 tahun Rp2.491,48/kg, 21 tahun Rp2.448,67/kg, 22 tahun Rp2.406,68/kg, 23 tahun Rp2.362,85/kg, 24 tahun Rp2.314,33/kg, dan 25 tahun Rp2.260,30/kg.
Harga sawit umur 8 tahun, yang menjadi acuan harga, hanya naik Rp34,28/kg dari pekan sebelumnya.
“Saya harap B35 perlu ada evaluasi, karena sejauh ini yang paling penting – menurut saya – B35 ini belum bisa mendongkrak harga TBS. Jadi seharusnya dengan permintaan biofuel, dalam hal ini biodiesel, itu bisa sejalan dengan peningkatan harga dari tingkat TBS. Namun, itu tidak terjadi.”
Dalam kaitan itu, Andry menilai pemerintah perlu juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir jika ingin memperbaiki program mandatori biodiesel.
“Supaya tentunya yang kita harapkan bahwa dari kewajiban atau mandatori B35 ini juga bisa membawa kesejahteraan bagi petani, dan tentunya bagi industri,” kata Andry.
Diberlakukan tahun ini, B35 ditargetkan dapat tersalurkan sebanyak 13,15 juta kiloliter (kl) dan menambah serapan tenaga kerja sejumlah 1,65 juta jiwa.
Kewajiban tingkat pencampuran biodiesel di Indonesia terus ditingkatkan dari 10% (B10) pada 2014, menjadi 15% (B15) pada 2015, 20% (B20) pada 2016, dan 30% (B30) pada 2020, sebelum akhirnya menjadi 35% (B35) tahun ini.
Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mandatori B35 ditargetkan menghemat devisa senilai US$10,75 miliar dari penurunan impor bahan bakar minyak (BBM), serta meningkatkan nilai tambah industri hilir sejumlah Rp16,76 triliun.
Kebijakan B35 juga diproyeksikan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 34,9 juta ton CO2.
Sebagai perbandingan, pada 2022 saat diberlakukan mandatori B30, jumlah biodiesel tersalurkan lebih dari 10,5 juta kl. Adapun, penghematan devisa dari mandatori B30 diklaim mencapai US$8,34 miliar atau lebih dari Rp122 triliun, serapan tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang, serta penurunan emisi GRK sekitar 27,8 juta ton CO2.
(wdh)
