Untuk mewujudkan itu, kata Ganjar, perlu langkah modernisasi serta intervensi dari pemerintah karena politik pangan tidak bisa dibiarkan kepada petani saja termasuk dalam pengelolaannya. Ia pun mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) dikembalikan pada fungsi awal. Hal ini agar negara dapat memastikan ketersediaan kebutuhan pangan pokok.
2. Kemandirian Energi
Saat berbicara energi kotor, Ganjar menyebut transisi energi perlu disiapkan. Namun, investasi untuk energi baru terbarukan (EBT) sangat mahal yakni Rp1.300 triliun. Terkait konteks hubungan internasional, perlu melibatkan negara sahabat dalam persoalan transisi energi.
Dia mencontohkan perihal hilirisasi bisa betul-betul sampai pada produknya. Namun tidak dibatasi untuk nikel saja, karena potensi Indonesia sangat beragam seperti kelapa sawit, kelautan dan sebagainya.
“Bagi mereka yang memiliki peluang bisnis, hal ini dapat menjadi potensi dan akan menyerap tenaga kerja,” kata Ganjar.
Selain itu, tambah Ganjar, saat ini Indonesia juga memiliki surplus listrik. Di tingkat ASEAN, hal ini bisa mendorong ekspor ke luar negeri.
3. Kedaulatan Maritim
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ⅔ Indonesia merupakan wilayah laut, tapi kontribusinya belum optimal. Ganjar memaparkan anggaran pertahanan negara-negara di Asia meningkat pada 2021 sebanyak Rp7.730 triliun sementara 2022 Rp8.173 triliun.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan kerja sama dan perjanjian internasional untuk penguatan posisi Indonesia seperti penggunaan bahasa Indonesia untuk pulau-laut terluar, gandakan anggaran pertahanan laut, dan wajib membangun kompleks industri pertahanan di dalam negeri.
“Sebenarnya ini cikal bakalnya sudah ada, hanya saja kita butuh lebih serius lagi untuk menangani dengan target yang terukur sesuai perubahan dunia internasional yang terjadi,” imbuhnya.
4. Safe Haven Industrialisasi
Ganjar menuturkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang cukup ramai berdampak kepada rantai pasok yang terganggu sehingga beberapa komponen menjadi mahal. Beberapa industri terganggu sehingga menyebabkan pengusaha dan investor khawatir dengan mengambil langkah wait and see.
Indonesia, tambah ganjar, diharapkan dapat menjadi hub manufaktur alternatif, memindahkan hub produksi wafer silikon ke Indonesia. Misalnya, cadangan pasir kuarsa sebanyak 330 juta ton, ada 21 perusahaan yang mengelola pasir silika yang sudah beroperasi. Hal ini dapat menghemat impor wafer silikon Rp3,3 triliun.
“Sumber daya manusia juga harus siap, maka sekolah vokasi menjadi penting. Pengalaman saya 10 tahun menjadi gubernur banyak negara yang membantu kami. Vokasi bisa dikembangkan dengan serius,” ucap dia.
5. Perlindungan WNI
Berdasarkan catatan Ganjar, hingga pertengahan 2023 sebanyak 18.820 kasus pekerja migran Indonesia (PMI) tak terdokumentasikan karena memiliki persoalan di beberapa negara. Dia menilai kemungkinan saat berangkat ke luar negeri PMI dalam kondisi ilegal atau memiliki permasalahan saat sampai di negara tujuan.
PMI rentan terhadap kekerasan fisik, penyanderaan, dan perdagangan orang. Oleh karena itu, ucap Ganjar, perlu peningkatan kerja sama internasional untuk perlindungan PMI. Selain itu, menempatkan diplomat sesuai isu atau kerja sama utama di negara tujuan.
Di sisi lain, perlindungan WNI juga melibatkan diaspora karena ada 60% diaspora berencana kembali ke Indonesia. Namun, minimnya peluang karir di Indonesia juga menjadi hambatan utama.
“Perlu untuk melibatkan diaspora dalam riset-inovasi untuk memperkuat industri nasional,” ujar dia.
Selain itu, Ganjar juga akan mengeluarkan kebijakan hukum untuk memperkuat visa resiprokal. Dia bahkan mematok passport Indonesia bisa menerima bebas visa pada 120 negara.
"Hubungan kita dengan beberapa negara menjadi lebih baik [dengan bebas visa]," kata Ganjar.
(mfd)
