Ke depannya, Amran mengaku akan mempermudah akses petani untuk mendapatkan pupuk subsidi. Adapun petani tetap membutuhkan Kartu Tani untuk mengakses pupuk subsidi, namun petani yang belum memiliki kartu tersebut bisa menggunakan KTP.
“16 persen ini apakah menggunakan KTP saja atau yang terdaftar di kelompok tani, intinya kita permudah,” lanjutnya.
“Tadi sudah diskusi solusi untuk masalah pupuk. Insya Allah kita akan selesaikan. Kita kaji, mungkin satu-dua minggu selesai, solusinya ada,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRI RI Sudin mencecar PT Pupuk Indonesia mengenai janji yang tidak ditepati untuk memperbanyak kios pupuk nonsubsidi.
“PT Pupuk Indonesia janjinya tidak ditepati, 2022 saya minta perbanyak kios pupuk nonsubsidi janjinya 1.000 per 2023. Sampai hari ini baru 600 sekian kios, kenapa sih dipersulit? entah direktur pemasaran mempersulit, entah direktur PI mempersulit,” ujar Sudin dalam Raker dengan Menteri Pertanian RI, Rabu (30/8/2023).
Suding menambahkan, jangan sampai DPR turun ke lapangan dan melihat subsidi pupuk untuk petani tidak tepat sasaran. Dalam kesempatan itu Sudin juga mempertanyakan ketiadaan koordinasi yang baik antara Pupuk Indonesia, pemerintah dan antar-BUMN.
“Jadikan Bulog sebagai agen pupuk, Bulog kan juga banyak gudangnya yang kosong agar supaya antara bulog dan petani nyambung. Kan bapak duduk berdua tinggal bisik-bisik,” ujar dia.
Menurut Sudin, masalah pupuk ini dinilai ‘banyak pemain’ yang membuat pupuk untuk petani sulit dan mengalami kelangkaan.
(dov)
