Lalu, wilayah yang tidak tumpang tindih dengan:

1. WIUP atau WIUPK lain sama komoditas;
2. wilayah Pencadangan Negara atau Wilayah Pertambangan Rakyat;
3. wilayah yang telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai WIUP mineral logam, WIUP batubara atau WIUPK;
4. wilayah IUP yang masih dalam proses penerbitan/pendaftaran berdasarkan hasil putusan pengadilan tata usaha negara atau laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik;
5. eks wilayah IUP atau IUPK yang telah dilakukan pencabutan dan dalam proses evaluasi;
6. wilayah permohonan perluasan WIUP atau WIUPK yang masih berproses atau yang telah disetujui;
7. wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP atau dalam rangka penyiapan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara.

Pemerintah mengatakan, maksud dari merelaksasi perizinan perluasan wilayah tambang tersebut ditujukan sebagai upaya optimalisasi potensi cadangan mineral atau batu bara marginal di wilayah yang diajukan perluasan, serta optimalisasi indikasi endapan mineral atau batu bara marginal.

(ibn/wdh)