Terlebih di sisi lain, Indonesia belum memiliki sumber suntikan valas yang bisa memberi dampak signifikan pada kenaikan cadev. Sebagaimana diketahui, cadangan devisa sebuah negara terdiri atas beberapa komponen mulai dari penerimaan devisa ekspor, emas moneter, surat berharga, uang kertas asing, dan lain sebagainya.
Kinerja ekspor RI sudah terperosok dalam di mana pada kuartal III-2023 anjlok alias terkontraksi 4,26% sejurus dengan pelemahan harga komoditas. Sementara ikhtiar menarik pasokan valas di pasar domestik melalui rilis instrumen baru seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta lewat kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE), sejauh ini juga masih belum memadai dalam mengimbangi tekanan eksternal yang dihadapi rupiah.
Sepanjang 2023 sampai data setelmen 2 November lalu, pemodal asing mencatat posisi beli bersih di SRBI sebesar Rp14,59 triliun. Sementara kebijakan DHE dinilai masih belum optimal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak berlaku pada awal Agustus atau tiga bulan lalu, kebijakan tersebut masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal.
"Kita akan lakukan evaluasi [aturan] devisa hasil ekspor karena belum maksimal dalam 3 bulan ini. Kita masih melihat potensi US$8 miliar dari devisa ini masih parkir di tempat lain," Ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (7/11/2023).
Ekonomi kepanasan
Badan Pusat Statistik kemarin melaporkan, kinerja pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III-2023 hanya di angka 4,94%, lebih rendah ketimbang perkiraan konsensus pasar di 5%. Kinerja ekspor anjlok ditambah belanja pemerintah yang juga mencatat kontraksi dengan tumbuh -3,76%.
"Penurunan drastis efek stimulus fiskal jelang Pemilu 2024 yang tecermin dari kontraksi belanja pemerintah dari 10,57% di kuartal II menjadi -3,76% pada kuartal III, mengejutkan mengingat indikator yang kami gunakan memperlihatkan semakin kuatnya determinasi pemerintah mempengaruhi preferensi pemilih menjelang Pemilu 2024 melalui kebijakan stimulus fiskal," kata Lionel Prayadi, Macro Strategist Samuel Sekuritas dalam catatannya, Selasa (7/11/2023).
Supaya stimulus fiskal tetap bisa berdampak signifikan ke pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan daya beli akibat inflasi harga pangan, analis menilai pemerintah perlu menaikkan belanja fiskal minimal sebesar 40% secara kuartalan. "Tindakan itu pernah dilakukan pada periode kuartal IV tahun 2011-2015 dan 2017," kata analis.
Hanya saja, memacu stimulus fiskal di kuartal akhir berisiko menimbulkan overheating ekonomi terutama dari sisi defisit neraca berjalan. Pelemahan harga komoditas global yang terjadi setahun terakhir telah mengekspos Indonesia terhadap risiko berbaliknya posisi neraca berjalan dari surplus menjadi defisit.
"Itu akan menjadi perhatian Bank Indonesia, apalagi setelah depresiasi tajam Rupiah dua bulan terakhir akibat capital outflow dari pasar saham dan obligasi. Menurut kami, risiko defisit neraca berjalan akan mendorong BI untuk tetap mempertimbangkan opsi kenaikan suku bunga BI 7DRRR, terutama bila efek overheating ekonomi akibat stimulus fiskal di kuartal akhir 2023 semakin meningkat," jelas Lionel.
Pemerintah mengucurkan paket kebijakan yang diarahkan sebagai stimulus fiskal demi mengimbangi tekanan harga pangan juga mengimbangi pengetatan moneter yang ditempuh lagi oleh BI melalui kenaikan bunga acuan jadi 6%. Paket kebijakan baru itu, selain berupa bantuan sosial (bansos) beras senilai total Rp18,57 triliun, dan bantuan langsung tunai (BLT) mengatasi dampak El Nino senilai Rp7,52 triliun, pemerintah juga mengguyur insentif untuk sektor properti dengan perkiraan memakan anggaran Rp3,2 triliun. Dengan paket itu, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa dibawa ke 5,1%.
(rui/aji)
