Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta per rumah selama November 2023 hingga Desember 2024. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp1,2 triliun dengan rincian 0,3 triliun untuk tahun 2023 dan 0,9 triliun untuk tahun 2024.
Dalam hal ini, terdapat kenaikan harga rumah MBR (bersubsidi) yang memperoleh pembebasan PPN menjadi Rp350 juta.
“Kita memberikan bantuan kepada MBR dengan memberikan biaya admin supaya teringankan, sebanyak Rp4 juta dan menaikan threshold rumah MBR untuk Rp350 juta yang tadinya Rp165 juta,” ujarnya.
Terakhir, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Sosial memiliki program untuk meningkatkan kualitas rumah berupa Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Dalam bantuan ini, akan ada perbaikan terhadap 1.800 rumah dengan anggaran Rp20juta per rumah. Totalnya, pemerintah menggelontorkan Rp36,2 miliar pada 2023.
Secara terpisah, Sri Mulyani mengatakan, insentif perumahan merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Adapun ekonomi Indonesia tumbuh 4,94% year-on-year (yoy) pada kuartal III-2023. Melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,17% dan menjadi yang terendah sejak kuartal II-2021.
"Ekonomi kita di kuartal III-2023 tumbuh 4,94%. Kita perlu merespons dengan kebijakan agar di kuartal IV nanti bisa kembali ke 5%," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).
(dov/ain)
