"Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat prajurit TNI di lapangan yang menunjukkan sikap arogansi kepada masyarakat," imbuhnya.
Kedua, berkaitan dengan keberadaan peradilan militer. Peradilan militer yang selama ini sering memberikan vonis ringan kepada prajurit yang menjadi pelaku tindak pidana membuat peradilan militer seakan mempertahankan kultur impunitas. Oleh karena itu agenda revisi terhadap peradilan militer dianggap harus menjadi perhatian bagi calon Panglima TNI.
"Ia harus sepenuhnya mendukung agenda revisi peradilan militer dengan bekerja bersama stakeholder terkait demi mewujudkan amanat dan cita-cita reformasi," ujarnya.
Ketiga, calon panglima TNI harus menghentikan wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka dan secara penuh mendukung implementasi UU TNI dalam hal ini terkait penempatan pejabat militer di jabatan ASN dan pj kepala daerah.
Calon panglima juga diminta agar bisa menjamin nentralitas TNI di pemilu dan pilkada mengingat saat ini banyak purnawirawan perwira tinggi yang menjadi calon maupun bagian tim sukses partai politik dan bakal capres-cawapres.
(ezr)
