Setelah itu, dia diangkat menjadi Sekretaris Militer Presiden pada 2015-2016 atau periode pertama kepresidenan Jokowi. Kini, dia pun menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sejak Juni 2022.
Setelah Hadi, Jokowi kembali memilih orang dekatnya untuk mengisi jabatan panglima TNI yaitu Jenderal purnawirawan Andika Perkasa. Menantu AM Hendropriyono ini adalah komandan Paspampres saat Jokowi pertama kali dilantik menjadi presiden, pada Oktober 2014.
Selain Agus dan Hadi, Jokowi juga mengangkat rekannya yang sama-sama bertugas di Solo pada 2011. Dia adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kala itu menjadi Kepala Polres Kota Solo.
Bahkan, Listyo dilantik menjadi Kepala Kepolisian atau Kapolri pada usia yang sangat muda yaitu 51 tahun. Padahal, biasanya Kapolri atau Panglima dilantik pada usia sekitar 1-2 tahun sebelum pensiun atau 58 tahun.
Penunjukkan tersebut berarti menggagalkan kesempatan sejumlah perwira tinggi di atas Listyo untuk mengampu jabatan kapolri. Jika tak diganti, Listyo akan menjabat sebagai Kapolri hingga pensiun pada Mei 2027.
Menurut Al Araf, pola penggantian Panglima TNI dengan cara dan pertimbangan ini mengancam kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI. Hal ini lebih penting ketimbang tujuan dan motif politik praktis yang bersifat jangka pendek.
Keputusan ini, menurut dia, sulit dipungkiri menyangkut kepentingan Jokowi untuk cawe-cawe dan memenangkan salah satu kandidat Pilpres; yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Masyarakat luas patut ikut mengkhawatirkan adanya potensi politisasi institusi TNI dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang," ujar Al Araf.
Koalisi, kata dia, memang menyadari keputusan pengajuan nama calon Panglima TNI adalah bagian dari hak prerogatif jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, menurut dia, pemegang jabatan presiden seharusnya menjalankan hak tersebut secara bijak dan akuntabel.
"Pola pergantian yang berbasis pada pragmatis-politis menjadi berbahaya, karena selain menjadikan TNI rentan dipolitisasi juga menggerus profesionalitas, merusak soliditas internal TNI, dan mengabaikan reformasi TNI," kata dia.
(frg)
