Selain itu, dia juga menyinggung kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri mencapai 8% bahkan pensiunan naik 12%.
"Upah minimum diakal-akali agar rendah dari kenaikan upah PNS TNI Polri 8%, bahkan pensiunan naiknya 12%. Sedang diakal-akali hukumnya ini agar upah minimum buruh swasta lebih rendah dari 8%," ujar Said.
“Karena mengikuti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya sudah tidak perlu lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang pengupahan. Cukup Permenaker,” tambahnya.
Partai Buruh dan KSP berencana melakukan unjuk rasa bergelombang besar-besaran dimulai pada 7 November 2023. Unjuk rasa itu dimulai dari Jakarta pada 7 November 2023, 8 November 2023 di Bandung, 9 November 2023 di Banten, lalu 10 November 2023 di Surabaya.
“Di provinsi dulu kalau provinsi sudah selesai baru (demo) di kabupaten. Di provinsi bisa 15 hari. Satu hari bisa dua provinsi. Aksi per kabupaten/kota dilakukan sampai 25 Januari 2024,” tutur Said.
(mfd/ain)
