"Kita melihatnya ya ketersediaan anggaran di APBN pertama, dan kemudian juga benefit-nya lah itu untuk apa. [..] Intinya kita mau tetap satu lah [tahun ini]," tuturnya.
Adapun, draf rencana investasi Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar (sekitar Rp318,7 triliun) telah resmi dibuka ke publik pada Rabu (1/11/2023), guna menghimpun masukan dari masyarakat.
Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra mengatakan masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi ini melalui formulir di situs resmi JETP.
"Transisi energi merupakan kepentingan publik. [...] Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat," ujarnya, Rabu (1/11/2023).
Nantinya, masukan publik yang diserahkan sebelum 14 November akan diolah Sekretariat JETP untuk menjadi landasan finalisasi dokumen rencana kebijakan dan investasi komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP), yang akan diluncurkan di Indonesia sebelum perhelatan dunia mengenai perubahan iklim Conference of ParGes (COP) ke-28 yang akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada pengujung tahun ini.
Namun, draf setebal 327 halaman yang sempat ditijau Bloomberg itu mengesampingkan isu yang ditimbulkan oleh makin banyaknya pembangkit batu bara yang melayani lokasi industri di daerah terpencil, yang menyebabkan krisis polusi udara belakangan ini.
“Meskipun sistem pembangkit listrik off-grid berada di luar cakupan CIPP saat ini, Pemerintah Indonesia dan kelompok mitra internasional mempunyai komitmen yang kuat untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang layak di masa depan,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (1/11/2023).
(ibn/wdh)
