Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah kini tengah mencari jalan keluar masalah pendanaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, setelah dana Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai lebih dari US$20 miliar (Rp318,7 triliun) hanya diperuntukkan untuk jaringan kelistrikan (on grid).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah bakal tetap mengupayakan proses pencarian dana untuk melakukan pensiun dini PLTU tahun ini, di luar suntikan dari JETP.

"Kita lagi coba paling enggak ada 1 [pendanaan] yang bisa maju, karena ini yang kita fokus dahulu. Kedua, kita siapkan [dana untuk pemadaman PLTU berkapasitas] 4,8 gigawatt  [GW], tetapi paling enggak ada satu lah yang 500 megawatt [MW] baru bisa jalan," ujar Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat (3/11/2023).

Jika nantinya proses pensiun dini PLTU tersebut berhasil, Arifin mengharapkan hal itu dapat menjadi katalis investor lain untuk bisa mengucurkan dana dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan.

Arifin pun tidak menampik jika nantinya program pensiun dini PLTU itu melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sedianya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023.