Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah akan mengevaluasi proses perizinan tambang nikel di Indonesia sebagai respons dari kritik berbagai lembaga internasional terkait dengan aspek keberlanjutan dan isu perusakan lingkungan di sekitar wilayah kerja (WK).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan masalah dampak lingkungan di sekitar industri nikel memang tengah membetot perhatian pemerintah, khususnya terkait dengan pengelolaan limbah pertambangan.

“Kalau bongkar sembarangan [membuat] napas susah dan banjir [di wilayah pertambangan]. Makanya, dalam izin usaha pertambangan harus ada analisis dampak lingkungan [Amdal]-nya, itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka melakukan evaluasi secara mendetail,” ujarnya, Jumat (3/11/2023).

Selain Amdal, Arifin mengatakan Kementerian ESDM telah mewajibkan penambang nikel untuk melakukan reklamasi dan jaminan reklamasi lahan yang dipantau secara ketat.

“Kalau itu dijalankan, sustainability lingkungan [di sekitar tambang nikel] terjaga. Namun, kalau ada yang ilegal, kemudian tidak patuh, habis menambang lalu kabur; itu yang bisa membuat dampak kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan. Dampaknya besar, jadi harus kami awasi terus,” tegasnya.