Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, Selasa (14/11/2023).
Meski demikian, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan, jadwal tes tersebut bisa saja maju atau lebih cepat jika ada permintaan dari Pimpinan DPR. Agus sendiri harus segera ditetapkan sebagai Panglima TNI yang baru sebelum Jenderal Yudo Margono pensiun pada Ahad (26/11/2023).
"Kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat perkembangannya, kalau dari pimpinan DPR turunkan lebih cepet, kita bisa buat lebih cepat," kata Meutya seperti dilansir laman DPR, Jumat (3/11/2023). "Intinya adalah sebelum tanggal 21 November ini harus selesai di DPR. Sudah dibawa ke Paripurna."
Hingga saat ini, kata dia, Komisi I masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) DPR tentang Surat Presiden (Surpres) yang berisi penunjukkan calon tunggal Panglima TNI. Surpres tersebut akan menjadi dasar bagi Komisi I untuk mengumpulkan anggota dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi Agus.
Politikus Partai Golkar ini mengklaim, proses fit and proper test akan berjalan secara terbuka. Dia juga memastikan, Agus adalah sosok yang netral meski memiliki rekam jejak kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Enggak. Nanti kan yang milih juga ramai-ramai, yang milih fraksi DPR. Jadi Insyaallah, karena kan nanti fit and proper-nya dilaksanakan oleh seluruh fraksi," ujar Meutya.
Penunjukkan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI memang langsung menimbulkan polemik. Keputusan tersebut menambah panjang daftar kebijakan dan keputusan Jokowi yang berpotensi cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Agus adalah mantan Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Dia kemudian ditarik Jokowi ke Istana dengan menjadi Komandan Paspampres pada 2020-2021.
Sebelum Agus, Jokowi juga menempatkan orang-orang kepercayaannya sebagai penjabat (Pj) gubernur yang akan berkuasa hingga Pilkada Serentak, November 2024.
Dua keputusan ini setidaknya memberi gambaran Jokowi berpotensi menguasai peta pengaruh dan kekuasaan di pemerintahan daerah dan militer selama pelaksanaan Pemilu 2024. Dia pun rentan konflik kepentingan usai putra sulungnya, Gibran Rakabumi Raka diusung sebagai Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.
Pengaruh Jokowi pada pemerintah daerah dan TNI rentan akan digunakan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam kontestasi politik.
"Kekhawatiran itu tidak terlalu atau kurang beralasan," kata Meutya yang berasal dari partai anggota KIM.
(frg)
