"Enggak. Nanti kan yang milih juga ramai-ramai, yang milih fraksi DPR. Jadi Insyaallah, karena kan nanti fit and proper-nya dilaksanakan oleh seluruh fraksi," ujar Meutya. 

Penunjukkan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI memang langsung menimbulkan polemik. Keputusan tersebut menambah panjang daftar kebijakan dan keputusan Jokowi yang berpotensi cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Agus adalah mantan Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Dia kemudian ditarik Jokowi ke Istana dengan menjadi Komandan Paspampres pada 2020-2021.

Sebelum Agus, Jokowi juga menempatkan orang-orang kepercayaannya sebagai penjabat (Pj) gubernur yang akan berkuasa hingga Pilkada Serentak, November 2024.

Dua keputusan ini setidaknya memberi gambaran Jokowi berpotensi menguasai peta pengaruh dan kekuasaan di pemerintahan daerah dan militer selama pelaksanaan Pemilu 2024. Dia pun rentan konflik kepentingan usai putra sulungnya, Gibran Rakabumi Raka diusung sebagai Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.

Pengaruh Jokowi pada pemerintah daerah dan TNI rentan akan digunakan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam kontestasi politik. 

"Kekhawatiran itu tidak terlalu atau kurang beralasan," kata Meutya yang berasal dari partai anggota KIM.

(frg)