Keberadaan para penjabat ini pun mulai menuai polemik dalam kaitan pelaksanaan Pemilu 2024. Paling terbaru, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendapat kritik usai anak buahnya mencopot semua baliho dan poster Ganjar Pranowo-Mahfud MD, 30 Oktober lalu. Polisi bintang dua tersebut Staf Khusus Mendagri bidang Keamanan dan Hukum.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga menjadi sasaran kritik usai membatalkan izin acara relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang rencananya berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, pertengahan Oktober 2023. Bey sendiri adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
"Kita sudah sulit percaya bahwa pernyataannya [Jokowi Netral] dalam hubungannya dengan [kebijakan] Pj Gubernur se-Indonesia kemarin," kata Lucius.
Demikian pula, keputusan Jokowi mengirimkan calon tunggal Panglima TNI yaitu Jenderal Agus Subiyanto untuk menggantikan Jenderal Yudo Margono. Agus sendiri tercatat sebagai rekan lama Jokowi.
Dia pernah menjadi Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. Agus juga sempat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2020-2021.
Usai Agus menjadi Panglima TNI, Jokowi akan memilih perwira tinggi TNI Angkatan Darat untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang akan bertugas selama periode Pemilu 2024. Salah satu nama yang kuat muncul adalah Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkodstrad), Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak.
Maruli adalah menantu dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pemerintahan Jokowi, Luhut adalah menteri kepercayaan yang sangat sering mendapatkan tugas khusus, bahkan untuk bidang di luar kewenangan kementeriannya.
Maruli sendiri sudah sangat sering bertugas untuk Jokowi. Dia adalah Komandan Grup A Paspampres atau penjaga utama presiden saat Jokowi pertama kali dilantik menjadi presiden, Oktober 2014. Dia juga kemudian menjadi Komandan Paspampres pada periode Pemilu 2019 yaitu 2018-2020.
"Kita tahu presiden punya kepentingan tertentu di pemilu 2024. Dan kepentingan itu membuat presiden tidak netral. Sehingga KSAD, Panglima TNI atau apa pun namanya di jajaran TNI, memang dipilih untuk memastikan Jokowi di backup oleh orang-orang yang paham kepentingan dia," kata Lucius.
Dia hakul yakin, Jokowi sangat sulit berposisi netral karena anaknya maju sebagai cawapres. Selain itu, sejak lama, Jokowi juga ingin memastikan kebijakan dan pembangunannya akan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.
"Saya kira seperti itulah posisi Jokowi di pemilu 2024 dan tentu ini berbahaya bagi kualitas pemilu kita yang adil bagi setiap peserta pemilu," ujar Lucius.
"Kemudian penguasa yang kita tahu betul punya berbagai alat kekuasaan cenderung tidak netral."
Sikap Jokowi sebagai penguasa yang tak netral dinilai mengancam demokrasi Pemilu 2024. Kontestasi politik berpeluang berjalan tak fair. Pasangan yang terpilih bisa saja bukan berdasarkan kualitas pribadi dan visi-misi capres-cawapres. Namun, pasangan yang disukai atau diinginkan penguasa.
"Kalau kemudian terpilihnya presiden hanya karena disukai penguasa, tapi bukan karena dia mampu. Kita akan selama 5 tahun akan dipimpin oleh presiden seperti itu. Jadi saya kira bangsa yang rugi, rakyat yang rugi," kata Lucius.
(frg/ain)
