Bloomberg Technoz, Jakarta - Model business-to-business (B2B) tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat WHOOSH hingga Surabaya. 

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan banyak risiko ketika kelanjutan proyek kereta cepat menggunakan APBN sekalipun diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Djoko sekaligus mengingatkan keberadaan kereta cepat telah memperlebar kesenjangan transportasi di Jawa dan di luar pulau Jawa. 

“Kemarin APBN kita tergerus sampai Rp10 triliun. Sayang kan? lebih baik uangnya dipakai membangun transportasi umum di Indonesia yang sekarang udah krisis angkutan umum,” ujar Djoko kepada Bloomberg Technoz, Rabu (1/11/2023). 

Djoko mencontohkan, Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan, namun memiliki jaringan angkutan bus perintis terpanjang di Indonesia. Rute Ambon - Masiwang - Totok Tolu sejauh 593 km ditempuh lebih kurang 33 jam. Masih banyaknya kondisi jalan yang rusak menyebabkan waktu perjalanan menjadi lebih lama. Selain itu, kata dia, terdapat kondisi armada bus yang tidak laik karena masih ada bus buatan tahun 2012 yang masih dioperasikan. 

Selain itu, Djoko mengatakan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya juga akan menawarkan transportasi baru selain pesawat. Sehingga terdapat potensi masyarakat beralih dari pesawat ke kereta cepat. Kata Djoko, model serupa juga telah terjadi di Eropa, ketika masyarakat lebih memilih menggunakan kereta cepat dibanding pesawat.