Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperingatkan kuota Pertalite hingga akhir Oktober hanya tersisa 25% dari pagu yang disediakan pemerintah tahun ini, sehingga menambah pelik isu kebuntuan pembahasan aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tingkat eksekutif.  

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (DIrjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji tidak menampik kementerian makin mengkhawatirkan kuota Pertalite tahun ini bakal jebol. Untuk itu, dirinya pun ingin mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Terus terang saja, kami menyampaikan concern kami ini ke kementerian yang terkait, bahwa [revisi perpres] ini yang harus perlu sangat diperhatikan," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (1/11/2023) malam.

Berdasarkan catatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), realisasi konsumsi bensin bersubsidi yang dibanderol Rp10.000/liter itu sudah menembus 75,1% dari total kuota tahun ini yang sebanyak 32,56 juta kiloliter (kl), berdasarkan data per 26 Oktober 2023.

"Ini hal yang perlu dicermati betul-betul," tegas Tutuka, meski tidak mengelaborasi secara detail soal estimasi konsumsi Pertalite hingga pengujung tahun ini.