Pemerintah sebelumnya mengaku belum selesai memetakan daftar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bisa dipadamkan lebih awal melalui skema pendanaan JETP, menyusul Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan draf CIPP JETP masih diproses pemerintah hingga saat ini.
Pemerintah akan mengebut finalisasinya sebelum konferensi iklim internasional COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November—12 Desember tahun ini.
“Nanti pas di dalam COP28, Presiden harus ada deklarasi atau penyampaian, ada launching bahwa Indonesia masuk ke tahapan untuk mengimplementasikan pensiun dini PLTU,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (27/10/2023).
Draf JETP tersebut, lanjutnya, juga akan segera dibahas dalam rapat tiga menteri antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasilnya akan menjadi dokumen yang disebut Peta Jalan untuk Pensiun Dini PLTU.
“Nanti akan diputuskan satu-satu, [PLTU] yang mana [yang akan dipensiunkan] duluan. Sekarang sudah ada calon-calonnya,” ungkap Dadan.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan untuk tahun ini pemerintah menargetkan setidaknya 1 PLTU berbasis batu bara akan ‘ditransaksikan’ melalui payung pendanaan JETP.
“Ditransaksikan, bukan untuk dimatikan tahun ini ya, tetapi transaksi. Ini kan nanti ada transaksi, ada proses, komersial, dan sebagainya. Semacam ada jual beli begitu,” tuturnya.
Dadan tidak memastikan PLTU mana yang dia maksud, tetapi dia menyebut pembangkit tersebut adalah yang paling siap sumber pendanaannya, takaran biayanya, serta teknis secara sistem ketenagalistrikannya.
“Salah satunya itu memang PLTU Cirebon, ditambah Pelabuhan Ratu yang progresnya sudah banyak,” ujarnya, tetapi dia belum dapat mendetailkan berapa banyak dana JETP yang akan digunakan untuk proyek pensiun dini kedua pembangkit itu.
Secara umum, Dadan mengeklaim tidak ada masalah dalam pembahasan terkait dengan pencairan dana JETP, berikut pemanfaatannya untuk transisi energi di Indonesia. Drafnya pun sudah dirampungkan oleh Sekretariat JETP.
Dia pun menanggapi kritik bahwa penyusunan draf JETP tidak melibatkan masukan dan saran dari masyarakat sipil. “Publik nanti ada waktunya, akan diberikan waktu [untuk memberikan masukan] karena draf ini nanti akan disampaikan ke publik untuk mendapatkan masukan.”
Kemitraan JETP disepakati antara RI dan International Partners Group (IPG), yang terdiri atas Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris Raya. Sekretariat JETP di Indonesia dibentuk dan mulai beroperasi April 2023.
Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dalam upaya penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG dengan dukungan kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur lembaga internasional, think tank, program kerja sama bidang energi dan masyarakat madani.
(wdh)
