Para sumber menekankan bahwa pembicaraan ini masih tahap awal dan mungkin bisa berubah.
Beberapa pejabat AS menganggap opsi-opsi ini masih terlalu dini atau tidak mungkin terjadi. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa memberi tahu panel Senat bahwa AS bahwa sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan Gaza.
"Kita tidak bisa kembali ke status quo dengan Hamas mengendalikan Gaza," kata Blinken, yang akan berkunjung ke Israel pada Jumat. "Kita juga tidak bisa - dan Israel memulai dengan proposisi ini sendiri - membiarkan Israel mengendalikan Gaza."
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson mengatakan kepada Bloomberg pada Selasa malam bahwa "mengirim pasukan AS ke Gaza sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian bukanlah sesuatu yang sedang dipertimbangkan atau sedang dalam pembicaraan."
Departemen Luar Negeri AS menolak untuk menanggapi soal rencana ini.
Pejabat Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud menduduki Gaza, tetapi mereka juga mengatakan bahwa pemerintahan Hamas yang terus berlanjut tidak dapat diterima setelah serangan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 warga Israel dan menculik lebih dari 200 orang.
Belum ada juga bukti yang meyakinkan bahwa otoritas Palestina, yang mengendalikan Tepi Barat, bersedia atau mampu mengambil alih Gaza.
Menurut para sumber yang mengetahui masalah ini, ada opsi untuk menunjuk pengawasan sementara di Gaza dari negara-negara dari wilayah tersebut, didukung oleh pasukan dari AS, Inggris, Jerman, dan Prancis.
Idealnya, hal ini juga akan mencakup perwakilan dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab.
Opsi kedua adalah pasukan penjaga perdamaian yang didasarkan pada kelompok Multinational Force and Observers yang beroperasi di dan sekitar Semenanjung Sinai, yang menegakkan ketentuan perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel. Israel percaya bahwa gagasan ini layak dipertimbangkan, menurut seorang sumber.
Opsi ketiga adalah pemerintahan sementara bagi Gaza di bawah payung PBB. Ini akan memiliki keuntungan dari legitimasi yang diberikan oleh PBB, tetapi Israel menganggapnya tidak praktis, menurut seorang sumber.
(bbn)
