Kisah Evergrande telah menambah ketidakpastian pada krisis utang properti China. Masalah di perusahaan dimulai pada tahun 2020 ketika otoritas negara menetapkan "tiga garis merah", yang menjadi tolok ukur leverage untuk pengembang.
Pada akhir tahun berikutnya, Evergrande mengalami default. Pada bulan Maret tahun ini, perusahaan menguraikan rincian restrukturisasi yang direncanakan yang menyerukan kreditur luar negeri untuk menukar utang dengan surat berharga baru.
Kreditur dan peminjam sering kali lebih memilih restrukturisasi yang dinegosiasikan daripada likuidasi yang diperintahkan pengadilan, mengingat mereka dapat lebih mengontrol proses tersebut.
Namun, kemungkinan likuidasi meningkat baru-baru ini setelah kejutan dari Evergrande pada akhir September, ketika perusahaan membatalkan pertemuan kreditur di menit-menit terakhir dan mengatakan akan meninjau kembali restrukturisasi yang diusulkan.
Zhang Kaikai, direktur investasi di Shanghai Gofar Asset Management Co. mengatakan peristiwa seperti itu dapat lebih lanjut mengekspos dampak pada lembaga keuangan.
"Bank mungkin perlu mengakui kerugian utang buruk jika perintah likuidasi dikeluarkan, yang dapat mengakibatkan situasi keuangan yang memburuk," katanya.
Nasib Evergrande dan Country Garden Holdings Co., pengembang lainnya yang baru-baru ini gagal bayar, memiliki makna yang lebih luas bagi perekonomian di mana pasar properti dan industri terkait menyumbang sekitar 20% dari produk domestik bruto.
Sidang likuidasi bermula dari gugatan likuidasi yang diajukan pada tahun 2022 oleh seorang kreditur, Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Ltd., yang merupakan investor strategis di platform penjualan online Evergrande.
Pengadilan Hong Kong telah mengeluarkan setidaknya tiga perintah likuidasi untuk pengembang China itu sejak krisis utang properti dimulai.
(bbn)
