Bloomberg Technoz, Jakarta - Kebocoran data pribadi yang rentan terjadi di Indonesia menjadi tugas besar pemerintah di era digital saat ini. Badan Sandi Siber Nasioanl (BSSN) menyebut sektor administrasi pemerintahan Indonesia menjadi sektor yang paling tinggi mengalami insiden kebocoran data dan diperjualbelikan di web gelap atau dark web.

Tahun lalu BSSN mencatat, 427 Instansi di Indonesia terdampak dark web exposure, yakni kondisi ketika terdapat data/infomasi kredensial akun pada suatu instansi tertentu yang terekspos secara ilegal di internet  sehingga berpotensi untuk dieksploitasi atau dicuri oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab serta dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Dari data temuan tersebut, persentase kebocoran data paling tinggi dialami oleh pada Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 76,20%. Sementara itu, Sektor Keuangan menduduki posisi kedua yang paling rentan dengan persentase mencapai 1,79%, diikuti oleh Sektor Transportasi sebesar 1,45%.

"Sektor administrasi pemerintahan data-datanya masih sering dibuka dan diperjualbelikan di dark web dan deep web, sektor tertinggi selanjutnya adalah sektor keuangan dan sektor transportasi," ujar Ketua NAT-Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) BSSN, Taufik Arianto pada Webinar Landskap Keamanan Siber Tahun 2022 bertajuk "Cyber Security: An Urgent Call for The Heroes" BSSN, Selasa (21/02/2023).

Taufik menambahkan tahun lalu, BSSN mendeteksi 311 dugaan insiden kebocoran data (data breach), yang terjadi pada 248 pemangku kepentingan (stakeholder) individu maupun organisasi.