Sementara Gibran sendiri juga tak lugas soal mengundurkan diri dari PDIP. Meski dia sudah disentil oleh elite PDIP yang juga mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo soal etika. Seseorang selayaknya datang tampak muka pulang tampak punggung artinya punya etika. Rudy kemudian meminta agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA). Namun hal ini juga belum dieksekusi.
Menurut Kacung, jelas Gibran tak akan mengambil langkah tegas itu. Dengan melakukannya dianggap tak juga akan memberikan keuntungan di pilpres.
Jelas kata dia antara PDIP dan Jokowi serta putranya sudah pecah kongsi. Namun salah langkah bisa membuat pendukung kabur.
"Saya kira sama pertimbangannya (elektoral) juga seperti itu. Kan Gibran ketika jadi pasangan cawapres dari Prabowo Subianto itu kan juga membutuhkan suara basis yang seluas-luasnya," kata Kacung lagi soal alasan yang dia baca dari langkah politik Gibran.
Padahal soal dilarang bermanuver kerap ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopuri. Mega pada Rakernas PDIP Juni 2022 silam tegas dan lugas mengingatkan agar kader yang bermanuver politik dan tak patuh segera angkat kaki.
"Kalian siapa yang bermain manuver keluar, karena! Tidak ada yang namanya di PDIP itu politik dua kaki, manuver," kata Megawati pada saat itu.
Kehati-hatian PDIP kehilangan basis massa yang beririsan dengan Jokowi tak dibantah oleh pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dodi Ambardi. Dia mengatakan dalam konteks politik pilpres memang "derajat" Budiman dan Gibran tentu tak sama.
"Saya kira di sana itu ada perhitungan bahwa Gibran dengan sendirinya di baliknya itu ada Jokowi punya kekuatan yang terpisah dengan PDIP dari segi elektoral. Jadi ketika pilpres apakah itu 2014 maupun 2019 itu PDIP tentu menyokong Pak Jokowi, tapi Jokowi kan juga punya pemilih yang itu juga tidak harus orang PDIP," kata Dodi kepada Bloomberg Technoz, Minggu (29/10/2023).
Padahal kata dia, secara administratif tentu tak mungkin seseorang menjadi anggota dua partai sekaligus. Namun sikap PDIP yang tak tegas dan cenderung menggantung menurut dia adalah strategi agar pendukung untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD dari koalisi PDIP tak tergerus. Apabila memecat Gibran, bisa diartikan publik tertentu sebagai langkah kontraproduktif.
"Semacam (PDIP) kayak masih memerlukan dukungan pemilih Jokowi dan kemudian Gibran tapi pada saat yang bersamaan secara administratif (Gibran) sudah bukan PDIP. Jadi (PDIP) menata itu, bagaimana tidak menjadi lebih parah lagi hubungan mereka," tutup Dodi.
(ezr)
