RUU EBET memang hiingga kini belum mencapai progres yang signifikan, padahal sebelumnya pemerintah menargetkan pengesahan pada September 2023.
Pada akhir 2022, pemerintah resmi menyerahkan RUU EBET untuk dibahas di DPR, yang terdiri dari total 574 catatan DIM. Namun, DPR baru hanya membahas 259 DIM.
Selain soal PLTN, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pembahasan DIM yang berlarut-larut adalah terkait dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek-proyek pembangkit listrik berbasis EBT.
“TKDN itu harusnya realistis [fleksibel] apa yang bisa kita [produksi] di sini, ada di sini. Kalau belum ada ya, apa boleh buat? Namun, memang harus ada usaha kita supaya bisa memperbesar TKDN ini. Misalnya, mengundang investor untuk masuk ke sini, transfer teknologi, sehingga TKDN kita di dalam negeri bisa naik,” ujarnya, medio Juli.
(ibn/wdh)
