“Harga di POD tentu saja sudah memperhitungkan keekonomian dari lapangan [Blok Corridor] tersebut, dan tentu saja implementasinya akan tergantung dari kontrak yang berlaku, di mana harga gas akan ditetapkan oleh Menteri [ESDM] dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor,” tuturnya.
Atas dasar itulah, lanjut Hudi, pemerintah akan tetap berpegang untuk tidak menerbitkan kebijakan kenaikan harga gas di hulu. Alih-alih, pemerintah akan mendorong Medco dan KKKS lainnya untuk beroperasi lebih efisien agar tetap dapat memperoleh margin.
Penolakan usulan kenaikan harga gas hulu oleh Medco sebelumnya digarisbawahi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Dia beralasan Medco harus menaati kesepakatan harga gas, sebagaimana termaktub dalam POD perusahaan.
“Kagak ada [kenaikan harga gas]. POD-nya bilang apa? POD-nya berapa tahun? POD itu jelas. Harga gas disepakati sekian, kita pegang itu saja,” ujarnya saat ditemui di kantornya, medio bulan ini.
Adapun, Direktur Utama Medco Hilmi Panigoro tidak menampik Medco memang berencana mengajukan penyesuaian harga gas hulu lantaran lapangan eksplorasi telah memasuki masa tua atau mature.
"Makanya kami harus menyesuaikan harga," ujar Hilmi, meski tidak mengelaborasi berapa kenaikan harga yang diusulkan oleh Medco.
Hilmi pun tidak menampik jika kondisi lapangan yang mature tersebut bakal memengaruhi produksi operator di hulu. Produksi gas di Blok Corridor dilaporkan mencapai sekitar 500 MMSCFD pada 2022, sedangkan tahun ini target produksinya turun menjadi 400 MMSCFD.
Namun sejauh ini, kata Hilmi, ongkos produksi gas Medco di Blok Corridor masih dapat ditekan di bawah US$10 per barel ekuivalen. Dengan demikian, dia masih optimistis perusahaan dapat terus mempertahankan produksi di level setinggi mungkin.
Hilmi menambahkan, perusahaan akan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait dengan penetapan harga gas di Blok Corridor, sebagai pengambil kebijakan
"Sebagai produsen upstream, kami [hanya] berusaha untuk memproduksi sebanyak mungkin, seefisien mungkin. Urusan alokasi dan harga, itu adalah urusan pemerintah," lanjutnya.
(wdh)
