"Kita perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik di negara-negara besar," ujar Sri Mulyani usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin (21/2/2023).
Pembahasan asumsi makro dan arah kebijakan ekonomi untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 pun dilakukan lebih awal. Proses penyusunan RAPBN dipercepat sebelum nantinya dibawa ke meja parlemen untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada kuartal tiga mendatang.
Asumsi Makro 2024
Dalam perumusan awal, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2024 ada di rentang 5,3% sampai 5,7%. Laju inflasi pada 2024 diproyeksikan mampu ditekan maksimal hingga menjadi 1,5% atau setidaknya menjadi 3,5%. Ini lebih rendah dari realisasi inflasi tahun lalu yang sebesar 5,51%.
Sementara nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp 14.800 - Rp 15.400 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir 2022, Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah mencapai Rp 15.592 per dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, suku bunga obligasi 10 tahun diproyeksikan akan berada di rentang 6,5%-7,4%. Pada akhir tahun lalu, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan dari 5,25% menjadi 5,5%.
Pemerintah akan mengimplementasikan tiga aturan agar target tersebut tercapai. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Di bidang minyak dan gas bumi, pemerintah meramalkan harga minyak dunia pada 2024 mencapai US$ 75 - US$ 85 per barel, lifting minyak di dalam negeri sebanyak 592.000-691.000 barel per hari, dan lifting gas sebanyak 1 juta sampai 1,05 juta barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani pun menargetkan defisit APBN 2024 maksimal 2,16% atau setidaknya 2,64%. Target maksimal tersebut lebih kecil dari target defisit APBN 2023 sebesar 2,38%. Sebagai informasi, defisit anggaran tahun lalu sebesar Rp 464,3 triliun, atau 2,38% PDB.
Realisasinya jauh lebih kecil dari target sebesar 4,85% seiring penerimaan negara yang moncer berkat harga komoditas, pemulihan ekonomi serta implementasi beleid baru perpajakan. Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% dari PDB. Targetnya memang lebih tinggi dari realisasi tahun lalu, namun target tersebut memang disusun pada pertengahan tahun lalu.
Peluang Jadi Negara Maju
Indonesia masih memiliki peluang untuk lepas dari jebakan kelas menengah. Setidaknya itu pandangan dari Direktur Growth Lab Harvard Profesor Ricardo Hausmann.
Dalam seminar Indonesia Development Forum yang digelar akhir tahun lalu, Hausmann mengatakan kunci keberhasilan Indonesia naik kelas menjadi negara maju adalah pemerintah harus bekerja keras menggenjot kinerja sektor manufaktur. Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya cadangan nikel.
Ia mengatakan cadangan nikel Indonesia cukup besar. Di tengah upaya dunia melakukan dekarbonisasi yang kemudian memunculkan tren baru lahirnya pengembangan industri kendaraan listrik, industri baterai Indonesia bisa sangat potensial.
"Produksi nikel di seluruh dunia akan tumbuh hingga 200%, ini merupakan input penting bagi produksi baterai di Indonesia," katanya.
DBS Group Research menyebut dua katalis pendukung yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menengah. Pertama yaitu peningkatan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dan dorongan nilai tambah pada komoditas.
DBS mencatat peningkatan besar, misalnya, antara 2020 dan 2022, terjadi di sektor primer dan sekunder, yakni ke pertambangan, industri logam dasar dan barang logam, bahan kimia, selain tersier (real estate dan kegiatan usaha).
Menurut riset yang dilakukan oleh DBS Group Research salah satu alasan utama di balik lonjakan FDI ini adalah peralihan bersama ke komoditas hilir, smelter, dan aktivitas terkait. Sebanyak 17 smelter dibangun sejak 2021, dengan 31 smelter lagi dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, jumlah total proyek dan realisasi investasi tertinggi tercatat di nikel.
Rencana pemerintah untuk melarang ekspor bauksit juga dinilai bakal mampu untuk mendorong kapasitas pengolahan lokal. Menurut DBS ini membuka peluang untuk aliran FDI masuk ke Indonesia, dan diperkirakan akan tetap kuat hingga 2-3 tahun ke depan.
Katalis kedua yakni, upaya revitalisasi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir. DBS menyebut kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup besar, yaitu Rp371 triliun atau sekitar 18% dari anggaran 2021, melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terlebih, total aset seluruh BUMN setara dengan setengah PDB Indonesia atau sekitar Rp9.000 triliun (data 2021).
Menurut DBS efisiensi BUMN mampu memuluskan strategi prioritas pemerintah, meningkatkan sinergi, dan memperkuat kapabilitas permodalan/pendanaan proyek yang menjadi fokus pembangunan.
(evs/aji)
