"Masyarakat berpenghasilan Rp5 juta ke bawah, memiliki kemampuan untuk membeli rumah misalnya, tapi tertahan karena untuk memenuhi kebutuhan primer," ujar Tauhid kepada Bloomberg Technoz.

Maka tak berlebihan, kata dia, penjualan rumah bisa meningkat tapi terbatas pada 2-3% dari kondisi saat ini.

"Saya kira cuma 2-3%," tegas dia.

Tauhid menilai yang dibutuhkan saat ini adalah solusi dari beragam persoalan kenaikan harga pangan, dan perluasan lapangan pekerjaan terutama di daerah yang tingkat pengangguran tinggi

"Ketiga, memberikan fasilitas pelayanan publik yang murah dan terjangkau, tarif air minum, listrik, yang bisa mengurangi cost hidup masyarakat," tegasnya.

Pemerintah memberikan sederet insentif properti untuk mendongkrak pembelian rumah. Mulai dari PPN100% ditanggung pemerintah, hingga dukungan Rp4 juta kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membantu biaya administrasi.

Terakhir, pada Rabu (25/10/2023), Menkeu Sri Mulyani menyebut pemerintah juga akan mengubah treshold rumah subsidi menjadi Rp350 juta. Harapannya, masyarakat antusias membeli rumah, dan para pengembang merespons dengan baik.

"Semoga ekonomi tetap baik, dan sektor properti khususnya para pengembang meresponsnya dengan baik," ujar Sri Mulyani.

(dov/ain)