"Tapi insentif ini bisa kita anggap hal positif, merangsang para konsumen terutama untuk mencoba atau melihat-lihat harga rumah, sebab, penghapusan PPN cukup signifikan," ujarnya.
Menurutnya, jika memang pemerintah masih ada uang, yang diperlukan lebih jauh dalam insentif properti ini adalah volume yang diberikan.
"Saya kita yang pertama adalah skema kredit, bagaimana masyarakat mendapat fasilitas kredit dengan bunga yang murah. Insentif juga bisa melalui keleluasan DP (down payment). Jadi ada skema lain yang lebih memberikan keleluasan bagi konsumen, bukan hanya pendekatan fiskal," ujar dia.
Tauhid juga menilai insentif ini tidak akan terlalu menyentuh pasar rumah dengan harga Rp1-2 miliar. Dia menilai pasaran di kelas tersebut sangat sedikit yang berdampak respons harga yang juga tidak terlalu elastis.
"Kelas bawah lah yang elastis dan sensitif terhadap harga, tapi kembali lagi problemnya: daya beli yang tertahan," ujarnya.
Melalui insentif yang diberikan pemerintah ini, Tauhid memperkirakan penjualan rumah bisa meningkat terbatas pada 2-3% dari kondisi saat ini. Tauhid menilai yang dibutuhkan saat ini adalah solusi dari beragam persoalan kenaikan harga pangan, dan perluasan lapangan pekerjaan terutama di daerah yang tingkat pengangguran tinggi
"Ketiga, memberikan fasilitas pelayanan publik yang murah dan terjangkau, tarif air minum, listrik, yang bisa mengurangi cost hidup masyarakat," tegasnya.
(dov/ain)
