Rahmat menilai pelaku industri pertambangan di Tanah Air sudah menyesuaikan diri dengan cukup baik untuk bertransformasi ke konsep penambangan yang lebih berkelanjutan.
Dalam kaitan itu, pemerintah juga mendukung dengan regulasi terkait dengan lingkungan yang relevan dengan berbagai dinamika dan perubahan standar environmental, social, and governance (ESG) di tingkat global.
Selain fokus pada ESG, pengusaha pertambangan saat ini lebih berkonsentrasi untuk memaksimalkan investasi pengembangan tambang, agar potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia tidak tersia-siakan.
Pertambangan Tembaga
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menilai, bagi perusahaan tambang tembaga, setiap tahun sebenarnya merupakan tahun politik. Selalu ada kebijakan dan isu politik yang melahirkan produk hukum yang berpengaruh terhadap industri pertambangan.
“Namun, memang 2023—2024 ini adalah tahun pemilu lah, katakanlah. Seberapa besar pengaruhnya [bagi Freeport], ya kami tetap jalan saja sekencang mungkin untuk menyelesaikan smelter [Manyar] ini. Pada waktunya, mudah-mudahan Mei 2024 bisa mulai beroperasi dan akhir 2024 bisa produksi kapasitas penuh,” tuturnya.
Secara umum, Tony berpendapat tahun politik tidak membawa pengaruh maupun kepentingan politik yang signifikan terhadap Freeport. Hal tersebut memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk mengembangkan pertambangan berbasis sustainable safe production.
“Sehingga, kami bisa terus mencapai rencana bisnis kami dengan cara itu dan betul-betul akhirnya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, serta bagi seluruh pemangku kepentingan. Itu fokus kami,” ujar Tony.
Penghiliran Nikel Lanjut
Setala dengan Tony, Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Group Roy Arman Arfandy juga mengatakan dampak tahun politik terhadap industri pertambangan nikel tidak terlalu signifikan lantaran pengusaha masih bisa berbisnis dengan lancar.
Dia pun meyakini siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 akan tetap melanjutkan program penghiliran industri pertambangan mineral.
Pemerintahan yang baru, lanjutnya, pasti tidak akan mengorbankan potensi pendapatan dari produk turunan nikel yang terbukti meningkat drastis sejak program penghiliran digalakkan pemerintah beberapa tahun lalu.
“Pada 2017, misalnya, export revenue [dari nikel] hanya US$4 miliar, tetapi pada 2022 menjadi US$34 miliar. Jadi, siapapun mungkin di pemerintahan baru tahun depan, rasanya, menurut saya, akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah jalan saat ini,” tegas Roy.
(wdh)
