Pendataan yang buruk juga menjadi salah satu aspek yang disorot oleh CELIOS. Menurutnya, terdapat ego sektoral di mana masing-masing institusi berusaha untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing. Sehingga terdapat perbedaan data produksi pertanian antara kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Diharapkan masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program nya,” lanjutnya.
Terakhir, segi anggaran merupakan hal yang tentu mendapatkan sorotan. Apalagi, masa Jabatan Menteri Pertanian efektif kurang dari 1 tahun. Sementara anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.
“Jadi Menteri Pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk,” ujarnya.
Sementara itu, Amran dalam tanggapannya usai ditunjuk sebagai Mentan definitif di sisa masa jabatan, dia mengatakan optimistis bisa mengembalikan impor beras ke level 0%.
Amran mengatakan, Indonesia bisa kembali melakukan swasembada pangan seperti pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Dia mengklaim Kementerian Pertanian memiliki pengalaman untuk tidak melakukan impor pada 2016-2017.
Padahal, Amran mengatakan, terdapat el nino pada 2015 yang tekanannya disebut jauh lebih tinggi daripada el nino pada tahun ini.
“Program yang baik dilanjutkan. Sebelumnya di 2017 kita swasembada, 4 tahun kita swasembada di era Pak Jokowi di komoditas beras, jagung, bawang merah,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (25/10/2023).
(ain)
