"Mengapa harus ada setiap provinsi? Indikatornya apa. Paradigma pemerintah terhadap militer berarti belum banyak berubah. Ini menjadi masalah serius," kata perempuan tersebut.

Diandra menambahkan, sebenarnya wacana ini bisa menjadi baik apabila bukan penambahan melainkan restrukturisasi komando teritorial. Namun hal itu perlu dilakukan dengan indikator yang jelas. Misalnya daerah rawan keamanan mana yang membutuhkan kodam karena ada daerah-daerah yang tidak perlu karena tak punya rawan keamanan. Namun ironisnya wilayah terpencil malah tak merata dijaga.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa pemerataan kodam di tiap provinsi merupakan paradigma pertahanan yang tertinggal oleh zaman. Hal demikian tepat pada masa perang gerilya karena memang ancaman invasi bersifat fisik namun tidak demikian dengan saat ini. Lagipula kata dia hal ini sudah dibatasi dengan UU TNI. Dengan adanya UU itu maka komando teritorial (koter) adalah di wilayah perbatasan, wilayah rawan konflik dan wilayah rawan ancaman keamanan.

"Jadi tidak bisa asal membentuk koter di tingkat provinsi," kata Usman Hamid saat dihubungi Bloomberg Technoz, Senin malam (20/2/2023).

Usman menjelaskan, wacana ini harus dihindari. Bukan semata persoalan disinyalir bisa digunakan untuk kepentingan intelijen saja namun perlu dihindari untuk mencegah adanya pengendalian politik.

"Bukan hanya intelijen dan bukan hanya terkait pemilu, tapi juga upaya mengembalikan sistem pengendalian politik militer atas jalannya pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun peradilan," kata mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS itu. 

Menurut dia wacana ini muncul tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi di TNI sendiri.

Sebelumnya KSAD Dudung Abdurachman mengatakan, sesuai perintah dari menteri pertahanan dan panglima TNI maka direncanakan akan ada kodam di setiap provinsi. Dia mengatakan Panglima TNI sudah mengusulkan ke Kemhan dan kemudian Kemhan akan mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RB. Hal ini juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena menyangkut soal anggaran.

Dudung kemudian membandingkan soal keberadaan kodam dengan kantor polda di setiap provinsi. Dia mengatakan dahulu ada polda tipe C dipimpin kolonel, tipe B dipimpin (jenderal ) bintang 1 kemudian tipe A dipimpin (jenderal) bintang 2. Namun sekarang kata dia polda sudah tipe A semua dan dipimpin oleh jenderal bintang. Wacana penambahan kodam ini kata Dudung diharapkan bisa mulai tahun ini. Hal itu dia sampaikan usai Rapim TNI AD di Mabes AD, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Sementara pengamat militer Beni Sukadis dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) menilai bahwa rencana pemekaran kodam bertentangan dengan semangat reformasi di tubuh TNI sendiri. Menurutnya yang mengkhawatirkan justru postur TNI akan terlalu besar dan terlalu banyak jenderal sehingga tidak efektif. Dia mencontohkan di Amerika Serikat dengan postur lebih dari 1 juta tentara hanya ada 653 jenderal. Namun di Indonesia sebelum wacana pemekaran sudah ada 371 jenderal.

"Kita tahu bahwa karena kesalahan perencanaan personel, kita mengalami kelebihan orang pimpinan dan mereka tak bisa dipensiunkan. Elite-elite politik sipil kita seolah-olah tidak berdaya. Yang terjadi sekarang mereka memekarkan, memekarkan organisasi sehingga semakin besar," kata Beni.

Beni menambahkan bahwa pemakaran kodam juga bertentangan dengan reformasi di tubuh TNI yang dilakukan pada 1985 oleh Jenderal TNI Benny Moerdani. Justru pada saat itu Benny Moerdani merampingkan postur TNI demi efektivitas dan rantai komando yang tak terlalu panjang. Pasalnya, ancaman cepat perlu direspons dengan cepat dan apabila postur terlalu besar maka akan justru menyulitkan.

"Semakin banyak kita punya kodam semakin kita tidak efektif menghadapi tantangan jadi jangan berpikir sebaliknya. Terus kemudian kalau ada kodam di Provinsi Bangka dan Bengkulu yang diurusin apa? Jadi pangdam di Bali mau ngapain? Mau berwisata di Bali?" kata dia.

(ezr)