Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang baru dilantik hari ini optimistis bisa mengembalikan impor beras ke level 0%.
Amran mengatakan Indonesia bisa kembali melakukan swasembada pangan seperti pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.
Dirinya pun optimistis dengan hal ini, sebab Kementerian Pertanian memiliki pengalaman untuk tidak melakukan impor pada 2016-2017. Padahal, Amran mengatakan, terdapat el nino pada 2015 yang tekanannya disebut jauh lebih tinggi daripada el nino pada tahun ini.
“Program yang baik dilanjutkan. Sebelumnya di 2017 kita swasembada, 4 tahun kita swasembada di era Pak Jokowi di komoditas beras, jagung, bawang merah,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (25/10/2023).
“Fokus pangan, padi, jagung, ini penting banget. Impor (beras) ini 3,5 juta ton kita menekan dulu ke titik 0, Insyaallah, masuk swasembada kembali,” lanjutnya.
Adapun hal ini seiring dengan pesan Jokowi pada saat kepada pelantikan untuk meningkatkan produksi pertanian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan) baru di kabinetnya menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mundur karena terjerat kasus korupsi.
Pelantikan Andi Amran Sulaiman dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Amran mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Jokowi. Acara pelantikan dihadiri oleh para pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga.
Merespons pelantikan tersebut, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, pelantikan kembali Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat disayangkan.
Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode pada 2014-2019, kata dia, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan. Misalnya pada tahun 2018, impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 305 ribu ton. Kenaikan impor beras yang cukup tajam menjelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan.
“Bahkan saat itu Kementerian Pertanian selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama,” ujar Bhima dalam siaran pers, Rabu (25/10/2023).
(dov/ain)
