Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom menilai aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi makin mendesak untuk disahkan, jika pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menaikkan harga bahan bakar, khususnya Pertalite. 

Ekonom energi dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan anggaran subsidi BBM saat ini sudah dinaikkan 3,4 kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun sejalan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Peningkatan yang besar ini membebani anggaran pemerintah. Celakanya lagi, ada kecenderungan subsidi akan bertambah lagi karena kebutuhan BBM yang meningkat, serta depresiasi rupiah. [Subsidi BBM] bisa bertambah sebesar Rp198 triliun,” ujarnya, Rabu (25/10/2023).

Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah-langkah preventif agar besarnya subsidi BBM tidak diboroskan oleh perilaku konsumsi bahan bakar yang tidak terkendali. Salah satunya dengan mempercepat revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“Situasi sekarang ini, BBM subsidi makin banyak digunakan oleh konsumen yang mampu sehingga subsidi tidak tepat sasaran. Pemerintah harus menyiapkan metode baru agar subsidi tepat sasaran,” tegasnya.