Pemerintahan Nigeria sebelumnya telah gagal dalam upaya menghidupkan kembali industri pertambangan dan penggalian.
Satu dekade yang lalu, pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan menetapkan target untuk meningkatkan kontribusi pertambangan terhadap produk domestik bruto menjadi 3% pada 2015. Sektor ini hanya menyumbang 0,2% dari output tahun lalu, menurut PwC.
Mendorong perusahaan asing untuk memurnikan mineral di dalam negeri masih merupakan tantangan – investor harus menghadapi pasokan listrik yang tidak dapat diandalkan dan permintaan dalam negeri yang lemah, sementara sebagian besar mineral diekstraksi oleh penambang ilegal.
Nigeria Utara juga telah lama dilanda ketidakamanan, dimana geng-geng bersenjata melakukan penculikan dan pembunuhan massal. Geng-geng tersebut juga telah menggusur masyarakat lokal, membuka jalan bagi penambangan ilegal, kata Alake.
Bulan lalu, pemerintahan Presiden Bola Tinubu mengatakan pihaknya memperkenalkan peraturan baru yang bertujuan untuk menindak penyelundupan dan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap industri tersebut. Ia juga bermaksud untuk mencabut lisensi yang tidak digunakan dalam waktu 18 bulan.
Pemerintah menandatangani perjanjian dengan pihak berwenang Australia bulan lalu untuk melatih penduduk setempat mengenai teknis industri pertambangan. Hal ini akan memastikan peraturan yang lebih baik dan eksplorasi mineral padat negara ini menjadi lebih efisien, kata Alake.
(bbn)
