Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom menilai pemerintah memakai strategi ‘subsidi semu’ untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tetap di level Rp10.000/liter, setidaknya sampai masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah sebenarnya mengalokasikan dana untuk membayar biaya kompensasi Pertalite dari tahun sebelumnya; bukan subsidi. 

Adapun, lanjutnya, APBN 2024 akan digunakan untuk membayar kompensasi Pertalite yang diputuskan menjadi subsidi sebagian sejak 2022 dan kompensasi pada 2023. 

Sekadar catatan, anggaran kompensasi energi 2024 dipagu Rp126 triliun, turun 57% dari perkiraan tahun ini Rp293,5 triliun. Turunnya anggaran kompensasi tahun depan juga disinyalir sebagai pertanda harga Pertalite akan dinaikkan pada 2024. 

“Kalaupun terjadi penambahan subsidi, [sifatnya] semu, karena [Pertalite] ini tidak masuk dalam perencanaan [subsidi], tetapi sebagai kompensasi. Apa yang terjadi kalau kenaikan subsidi dan kompensasi ini dibayarkan di APBN 2024? [Harga Pertalite akan] dinaikkan setelah Februari 2024. Jadi kalau misal harga minyak naik lagi, otomatis akan ada adjustment [dalam APBN], di mana yang diubah adalah [anggaran] kompensasinya, [bukan anggaran subsidi],” ujarnya, Selasa (24/10/2023).