Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 lebih cepat. Dalam pembahasan tersebut, Jokowi menyorot sejumlah prioritas yang harus diselesaikan oleh kabinetnya sebelum ia turun jabatan tahun depan.
Sederet menteri dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk mendengarkan arahan Jokowi dan paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Bapak Presiden mengagendakan pembahasan sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN 2024. Memang dalam siklus APBN kita akan memulai pembahasan sangat awal bagaimana arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun yang nanti akan semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN kita dan juga akan dikonsultasikan oleh DPR," ujar Sri Mulyani usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Dari sisi investasi, Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat signifikan pada tahun ini dan tahun depan.
Ia mengatakan investasi tersebut dapat didorong lewat implementasi regulasi Undang-Undang (UU) yang baru disahkan dalam setahun terakhir, antara lain UU Cipta Kerja, UU Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Harmonisasi Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Dari keempat UU tersebut, hanya UU Cipta Kerja yang masih terkendala pemberlakuannya, lantaran masih bersifat Inkonstitusional Bersyarat.
"Kita juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research dan vokasi, dan tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri berbasis SDA yang memperkuat ekosistem otomotif berbasis elektronik dan baterai. ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan," terang Sri Mulyani.
Selain itu pemerintah juga akan fokus menurunkan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% dari posisi terakhir di tahun lalu yang mencapai 2%. Sementara kemiskinan secara keseluruhan diharapkan bisa turun ke level 6,5-7,5%
"Berarti keseluruhan total kemiskinan turun dan juga kebutuhan pendanaan akan diprioritaskan tahun ini dan tahun depan," jelasnya
Jokowi juga menjadikan persoalan stunting sebagai prioritasnya sebelum 2024. Alokasi pendanaan, kata Sri Mulyani akan dioptimalkan sehingga anak-anak Indonesia terbebas daru persoalan stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting masih tinggi, yaitu 21,6%.
"Stunting diharapkan turun ke 3,8% berarti perlu effort tambahan keras dan alokasi anggaran yang disediakan tahun ini dan tahun depan," tegas Sri Mulyani.
Dari sisi anggaran, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penerimaan akan didorong untuk tetap tumbuh disertai disiplin pada belanja. Defisit anggaran diperkirakan pada level 2,16-2,64% terhadap PDB.
(tar/evs)
