Bloomberg Technoz, Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 lebih cepat. Dalam pembahasan tersebut, Jokowi menyorot sejumlah prioritas yang harus diselesaikan oleh kabinetnya sebelum ia turun jabatan tahun depan.

Sederet menteri dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk mendengarkan arahan Jokowi dan paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

"Bapak Presiden mengagendakan pembahasan sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN 2024. Memang dalam siklus APBN kita akan memulai pembahasan sangat awal bagaimana arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun yang nanti akan semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN kita dan juga akan dikonsultasikan oleh DPR," ujar Sri Mulyani usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Dari sisi investasi, Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat signifikan pada tahun ini dan tahun depan.

Ia mengatakan investasi tersebut dapat didorong lewat implementasi regulasi Undang-Undang (UU) yang baru disahkan dalam setahun terakhir, antara lain UU Cipta Kerja, UU Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Harmonisasi Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.