Tsuyoshi Inajima - Bloomberg News
Bloomberg, Pemerintah Jepang sedang menghadapi kekurangan pengemudi dan opsi transportasi yang semakin berkurang. Untuk itu pemerintah Jepang mewacanakan pencabutan larangan layanan bersama (ride sharing), tindakan yang dapat membuka pintu bagi Uber Technologies Inc. dan pesaing-pesaingnya dalam memperluas layanan.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan hal tersebut dalam pidato kebijakannya pada hari Senin. Dia juga akan mempertimbangkan untuk mengendurkan pembatasan terhadap pengemudi biasa yang diizinkan untuk mengangkut penumpang berbayar menggunakan mobil pribadi mereka.
Kekurangan opsi transportasi telah menjadi isu sosial yang serius, katanya, dan dia akan mendengarkan pendapat dari berbagai sektor untuk merancang sistem baru.
Regulasi ketat mengatur bisnis penumpang komersial di Jepang, termasuk aturan mengenai cara menentukan tarif dan bahkan penempatan tanda di dalam dan di luar kendaraan.
Kendaraan dan pengemudi yang dioperasikan secara pribadi dengan izin biasa dilarang, dan pengemudi harus lulus ujian untuk mendapatkan izin lain untuk mengoperasikan taksi.
Menurut Federasi Asosiasi Sewa-Taksi Jepang, jumlah pengemudi di industri taksi telah turun sekitar 20% sejak tahun 2019. Regulasi yang lebih longgar terkait layanan bersama bisa membuat perjalanan lebih nyaman bagi wisatawan mancanegara dan daerah-daerah yang kekurangan transportasi umum.
Federasi ini telah mengkritik layanan bersama sebagai upaya untuk "menggolongkan pengemudi sebagai pemilik tunggal independen dan menghindari regulasi ketenagakerjaan." Untuk memastikan layanan transportasi yang aman dan terpercaya, organisasi tersebut mengatakan akan "berusaha keras untuk mencegah pencabutan larangan layanan bersama" dengan kelompok lokal, demikian disampaikan oleh mereka.
Beberapa anggota berpengaruh dari Partai Demokrat Liberal yang dipimpin oleh Kishida telah berbicara positif tentang pencabutan larangan layanan bersama. Mantan Perdana Menteri Yoshihide Suga, dalam pidato Agustus di Nagano, mengatakan bahwa pembahasan tentang layanan bersama "diperlukan mengingat kekurangan tenaga kerja."
Surat kabar Nikkei sebelumnya melaporkan bahwa Kishida berencana untuk mengumumkan bahwa dia sedang mempertimbangkan pencabutan larangan layanan bersama dalam pidato kebijakannya.
(bbn)
