Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom menilai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemungkinan besar tidak akan naik setidaknya sampai Februari 2024. Namun, hal tersebut bakal dibarengi dengan sejumlah risiko yang mengancam kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut rupiah yang terus melemah semestinya menjadi alasan kuat mengapa harga BBM bersubsidi —khususnya Pertalite— terpaksa harus dinaikkan dari harga jual saat ini Rp10.000/liter, selain akibat tren harga minyak dunia yang membandel di level tinggi melewati US$90/barel.

Akan tetapi, Bhima berpendapat pemerintah tentu memiliki pertimbangan politis untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai.

“Setidaknya sampai Februari 2024 ya, harga  BBM akan tetap stabil, listrik dan LPG 3 kg juga sama. Tinggal dampak ke APBN-nya, apa pemerintah siap? Kuota dan alokasi anggaran subsidi energi pastinya tidak cukup,” ujarnya, Senin (23/10/2023).

Menurut Bhima, setiap US$1 kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) terhadap asumsi APBN 2024, maka belanja negara akan naik Rp10,1 triliun. Adapun, setiap Rp100/US$ rupiah melemah, belanja negara akan bertambah Rp10,2 triliun.