Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait polemik pemblokiran sejumlah anggaran Kementerian dan Lembaga yang total nilainya mencapai Rp 50,3 triliun pada anggaran tahun ini.
Kebijakan tersebut sempat menimbulkan protes dari sejumlah Menteri dan kepala lembaga, termasuk Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sri Mulyani mengatakan pemblokiran tersebut merupakan kebijakan Automatic Adjustment dalam rangka menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Ia menilai kebijakan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
“Automatic Adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja," jelas Sri Mulyani dalam keterangan resminya dilansir Senin (20/2/2023).
Mantan Direktur Bank Dunia itu mengatakan Kementerian Keuangan harus memblokir sebagian anggaran K/L yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.
