“Kami percaya TikTok akan terus untuk mengembangkan bisnis e-commerce-nya, karena Indonesia adalah pasar yang menguntungkan,” tulis MayBank Sekuritas, dilansir Kamis (19/10/2023).
Jono Syafei, analis Henan Putihrai Sekuritas juga mempercayai TikTok Shop akan kembali. “Tentu ada potensi Tiktok Shop kembali masuk, tetapi mungkin harus menyelesaikan perizinan sesuai aturan yang berlaku,” jelas dia.
Rumor hadir kembali TikTok Shop terus hadir meski perwakilan TikTok di Indonesia Rabu kemarin tidak memberikan pernyataan secara lugas. Perusahaan hanya bilang bahwa belum ada hal baru usai rilis mereka 3 Oktober kemarin. Namun MayBank Sekuritas masih yakin TikTok tengah bersiap untuk ‘epic comeback’ dan kembali operasi dengan tiga pilihan skema:
-
Berkolaborasi dengan pemain yang sudah ada melalui API (Application Programming Interface)
-
Membangun platform e-commerce, dan
-
Mengakuisisi pemain yang ada.
Sebelumnya perusahaan juga rencana mendapatkan lisensi pembayaran dompet digital di Indonesia. Dilaporkan Bloomberg News, TikTok Indonesia sedang menjajaki peluang dengan berbicara dengan regulator Bank Indonesia (BI). Belum diketahui apakah TikTok telah mendapatkan lisensi pembayaran lainnya.
Dalam laporan bahwa tahun ini TikTok mengincar total nilai belanja (gross merchandise value/GMV) US$20 miliar atau setara Rp 300 triliun, dengan pasar terbesar adalah Asia Tenggara. Target yang naik empat kali lipat dari realisasi sebelumnya.
Pada 2022 dilaporkan GMV TikTok mencapai US$4,4 miliar, dengan salah satu pasar yang tumbuh pesat adalah Indonesia. Kepercayaan diri tersebut kala itu didasarkan atas perpaduan aplikasi video pendek format vertikal dan layanan penjualan TikTok Shop.
Sampai awal minggu ini Kemendag menyatakan belum ada permohonan perizinan e-commerce baru, termasuk dari TikTok Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa pihaknya siap membantu bila TikTok mengajukan proposal.
“Jika TikTok mau layanan e-commerce dalam TikTok Shop Indonesia berjalan, layanan seperti itu harus dipisah. Kami akan bantu pengurusan izin usahanya sesuai ketentuan baru, papar Zulhas yang turut menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang atau anti luar negeri, sifatnya hanya menata ulang.
(wep)
