Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah kali ini berjanji akan merealisasikan moratorium pembangunan smelter nikel kelas II baru, guna menjaga keseimbangan permintaan dan cadangan komoditas mineral logam itu di dalam negeri.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan pembatasan smelter nikel kelas II dibutuhkan agar RI tidak menjadi pengimpor bijih nikel akibat konsumsi nickel ore di dalam negeri yang terlalu jorjoran.

“Esensi moratorium ini ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi,” ujarnya melalui keterangan resmi kementerian, dilansir Kamis (19/10/2023).

Dia pun mengungkapkan Kementerian ESDM, berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sepakat untuk tidak akan mengeluarkan lagi izin pembangunan smelter yang digunakan untuk proses pirometalurgi nikel kelas II.

Sekadar catatan, smelter pirometalurgi adalah yang menggunakan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menghasilkan feronikel sebagai bahan baku komoditas besi dan baja nirkarat (stainless steel). Smelter nikel RKEF membutuhkan bijih nikel kadar tinggi (saprolite) sebagai bahan bakunya.