“Banyak sekali yang menyerang Indonesia, bagaimana keamanan situs-situs kita, itu kan harus diinisiasi oleh Menkominfo,” ucap dia.
“Kedua, bagaimana itu frekuensi kereta cepat (Kereta Cepat Jakarta Bandung/KCJB) belum selesai dengan pembagiannya dengan Telkomsel. Judi online mah cuma kecil.”
Sebagai menkominfo penting untuk menyelesaikan perizinan telekomunikasi khusus pada proyek strategis nasional KCJB. Agus mengkritik kerja Budi Arie lantaran latar belakangnya sebagai politisi.
“Kalau nggak pakai Telsus , nanti yang kena Telkomsel, operator Telkomsel, nanti Telkomsel yang bayar. Banyak sekali detail yang harus dikerjakan. Tapi kan menterinya politisi, lebih sibuk ngurusin politik, daripada ngurusin Kominfo,” tegas dia.
Praktisi Media Sosial, Enda Nasution juga mengakui bahwa latar belakang politisi membuat Budi Arie membuat kerja bidang komunikasi dan informatika tidak optimal. Selain itu Budi Arie merupakan menteri pengganti dan praktis memiliki periode kerja yang singkat hingga pergantian pemerintahan lewat pemilihan umum (pemilu) tahun depan.
"Saya gak yakin akan ada sesuatu terobosan dari menteri yang sekarang dan jajaran Kominfo yang sekarang, karena waktu pendek dan masa transisi, kemungkinan besar dalam masa transisi, jadi kebijakan apapun pastinya butuh waktu untuk direncanakan, dianggarkan dan diimplementasikan," ucap Enda. "Kemudian menterinya orang politik, yang juga berkepentingan dalam Pilpres ke depan ini."
Enda tidak secara khusus mengetahui, apakah judi online jadi salah satu program yang diprioritaskan Budi Arie sebagai menteri. Meski jika dipetakan diakui bahwa bisnis ilegal ini telah memberi dampak negatif kepada kehidupan masyarakat.
"Saya hanya berasumsi aja, ya udah deh apa yg bisa kita kerjakan saat ini yang mungkin punya dampak, yang memang dibutuhkan masyarakat [pemberantasan judi online] itu yang dikerjakan," terang dia.
Walapun persoalan ini, lanjut Enda, bisa diselesaikan lebih terstruktur. Pasalnya penyeberan konten judi online sangat masif dan telah diketahui para aktor di balik bisnis ini. "Sehingga harusnya bisa ditindak lebih cepat, bisa diurut, bisa dipetakan, kemudian bisa dilakukan tindakan lebih cepat juga," papar dia.
Bagi Enda, Kominfo tidak hanya bekerja membersihkan konten oline. Penataan industri perdagangan online, hingga TikTok Shop harus menutup layanan, juga berkat andil Kementerian Kominfo. Sementara pekerjaan lain, Enda memprediksi berjalan business as usual melalui direktorat di bahwa Kementerian Kominfo.
Enda memprediksi sangat mungkin Budi Arie memilih program yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. "Apakah dia memilih beberapa hal yang prioritas dari yang lain? Apakah dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya, lalu dia memilih beberapa program saja, atau masih coba memetakan segala permasalahan dan urusan yang ada, lalu kemudian masing-masing juga bergerak? Karena kan jajarannya banyak," jelas Enda.
Serupa dengan Agus, Enda mengakui lingkup kerja telekomunikasi di bawah Budi Arie perlu dioptimalkan. Khususnya pada pemanfaaatkan akses telekomunikasi, termasuk data, pemerataan infrastrukturnya.
"Salah satu tugas pemerintah juga harus melindungi mereka yang paling lemah, yang memang nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Pemanfaatannya apakah misalnya literasi digital, apakah connectivity untuk petani dan nelayan. Kalau kita yang di kota besar sih udah jalan sendiri ya, nggak usah diurusin juga nggak ada masalah tapi justru, harusnya pemerintah ngurusin yang nggak bisa ngurus diri sendiri," papar dia.
Mengelola Telekomunikasi di Tahun Politik
Pada tahun politik, dengan puncaknya terjadi awal 2024, penting bagi Kementerian Kominfo bekerja lebih intens dalam memerangi disinformasi atau menerbitkan media sosial. Peran Kementerian Kominfo sangat signifikan untuk menghadirkan pemilu yang dalam di ranah digital.
"Saya belum dengar, apa strategi Menkominfo, rencana dan sikap antisipasi informasi saling menyerang, yang akan beredar," jelas Enda.
"Kan seharusnya ada pemikiran ke arah sana. Kalau emang ada legacy-nya ya harusnya itu legacy-nya. Tapi itu menjadi problematik ketika ternyata menterinya orang politik dan bermain di dunia politik." Pekerjaan mengatur informasi publik jelang pemilu inilah yang juga bisa menjadi prioritas Budi Arie.
Dalam pekerjaan memberantas judi online minggu lalu Budi Arie menyatakan telah memblokir 392 ribu konten terkait hal tersebut. Kominfo juga telah memblokir 27.000 rekening bank dan 540 dompet elekronik atau e-wallet yang berisi aliran duit judi online.
Blokir menjadi senjata Kominfo dengan rincian 205.910 internet protocol (IP) ; 16.304 pada file berbagi atau sharing; dan 170.438 pada media sosial dalam rentang waktu 18 Juli-11 Oktober 2023. Pekerjaan blokir akan diteruskan.
"Kita akan tindak terus dengan sekuat tenaga, kita akan habisi judi online dari ruang digital kita,” ujar Budi Arie, yang juga mengaku telah meminta operator telekomunikasi dan pengelola media sosial, termasuk Meta Platform (induk Facebook dan Instagram), agar tidak memfasilitasi tindak perjudian.
(wep)
