Lebih lanjut, Doni menyampaikan dukungan BI terhadap UMKM pada sisi penawaran maupun permintaan. Di sisi penawaran, BI telah mengeluarkan Kebijakan Insentif GWM bagi bank yang menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Di sisi permintaan, BI mendorong akses pembiayaan business matching, pengembangan kelompok subsisten, dan pengembangan UMKM hijau.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyatakan dukungan bagi sejumlah opsi pembiayaan bagi UMKM guna meningkatkan kapasitas usaha yang lebih baik.
"Karena dalam mewujudkan pengembangan sektor UMKM berkelanjutan, salah satu faktor penting adalah kemudahan akses pembiayaan. Hal ini perlu disertai dukungan kebijakan yang perlu mengakomodasi pembiayaan secara forward looking tanpa mengabaikan aspek prudensial," ujarnya.
Peran strategis UMKM bagi perekonomian Indonesia tercermin pada kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM yang saat ini mencapai 64,2 juta, mencatat kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun, jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
Di sisi lain, nilai kredit yang disalurkan UMKM di Indonesia terhadap PDB nasional sebesar 7%, terbilang rendah apabila dibandingkan dengan kinerja negara tetangga yang melampaui 15%. Selain itu, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan di Indonesia berkisar di 20%, masih di bawah target arahan Presiden RI sebesar 30% di 2024.
Guna memenuhi urgensi itu, perluasan pembiayaan memerlukan model bisnis pembiayaan rantai pasok yang sesuai dengan keahlian, preferensi, model bisnis bank, dan sesuai kebutuhan UMKM. Melalui skema MCF, perusahaan mitra dapat menyampaikan rekomendasi UMKM yang layak mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan.
(krz/wep)
