Dia memulai pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Daerah Jawab Tengah, yakni Kutoardjo. Setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA BOPKRI, Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Setelah lulus dari FH UGM, Ganjar berkarir menjadi konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakasa (Prastawana Karya Samitra).
Pada 2003, dia masuk ke kancah politik melalui partai PDIP. sebelum akhirnya menjadi kandidat dalam pemilu legislatif di tahun 2004 dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Sayangnya, Ganjar kalah tipis. Namun setelah kandidat di atasnya terpilih sebagai duta besar, ia pun menggantikan posisi tersebut dan duduk di bangku DPR RI Komisi IV.
Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah 2013. Ia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP mengalahkan patahana Bibit Waluyo. Ganjar Pranowo dalam usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.
Kiprahnya menjadi gubernur mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori layanan publik pada tahun 2014 dan anugerah Tokoh Media Radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Tengah.
Pada Pilgub Jateng 2018, Ganjar kembali maju. Ia berpasangan dengan Gus Yasin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ganjar yakin dengan sejumlah prestasi dan popularitasnya akan memenangi pesta demokrasi rakyat Jawa Tengah ini.
Mahfud MD
Melansir laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK), dia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, yang lahir dari pasangan bernama Mahmodin dan Siti Khadijah. Yang menarik, pada Pemilu 2019, Mahfud sendiri pernah digadang menjadi bakal cawapres Presiden Jokowi. Bahkan sudah hampir akan diumumkan tetapi kemudian berubah dan PDIP memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres.
Pria kelahiran sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, 13 Mei 1957 itu menikah dengan Zaizatun Nihayati.
Dia mengenyam pendidikan dasarnya di sekolah dasar negeri dan juga mengikuti pendidikan keagamaan di madrasah ibtidaiah milik Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah. Setelahnya, ia dipindahkan ke Pondok Pesantren Somber Lagah pimpinan Kyai Mardhiyyan di Tagangser Laok. Saat itu, Mahfud duduk di bangku kelas lima sekolah dasar.
Lalu, Mahfud melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di Pendidikan Guru Agama Negeri selama empat tahun dan bersekolah di Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN—setara dengan sekolah menengah atas atau madrasah aliah di Yogyakarta.
Setelah lulus dari PHIN, Mahfud MD berkuliah di dua perguruan tinggi, yakni di Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Sastra Arab, dan Universitas Islam Indonesia (UII) jurusan Hukum Tata Negara. Mahfud lulus pada tahun 1983.
Berikut perjalanan karier Mahfud MD setelah resmi menamatkan pendidikannya:
- Staf Pengajar Dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak 1984.
- Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001)
- Menteri Kehakiman dan HAM (2001) -
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005)
- Rektor Universitas Islam Kediri (2003-2006) - Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006)
-Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007)
- Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008)
- Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-ham Republik Indonesia.
- Masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada Program Pasca Sarjana S2 dan S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi Serta Pembimbing Penulisan Tesis dan Desertasi.
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001)
- Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-Ham RI (sekarang)
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013) - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018)
- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sejak 2018 - Menkopolhukam (2019-sampai saat ini). Menkopolhukam dalam Kabinet Indonesia Maju masa kerja 2019-2024
(ibn/ezr)
