Pada kesempatan tersebut, Frans juga membantah bahwa pihaknya belum melaksanakan sisa penugasan impor karena kurs mata uang Dolar terhadap Rupiah yang saat ini melampaui level Rp15.000. Frans mengatakan pemerintah sudah sepakat untuk melakukan penyesuaian harga acuan pembelian (HAP) gula.
Frans mengatakan HAP pun kemungkinan akan mendapatkan penyesuaian hingga pada level Rp16.000 per kilogram. Penyesuaian HAP gula perlu mempertimbangkan harga penawaran dari negara sumber impor yang sudah diperhitungkan dengan biaya logistik dan kurs Rupiah terhadap Dolar.
“Kayak beras kemarin ada penyesuaian. Gula juga tahun ini ada penyesuaian. Jadi tidak mungkin pelaku usaha rugi. Tidak mungkin BUMN rugi,” ujarnya.
“Begitu ada penawaran resmi dan kurs, dan kita lihat landed costnya berapa kita akan laporkan ke pemerintah, ke Bapanas, apakah harga acuan sekarang itu masih bisa diikuti pelaku usaha atau tidak?,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menyinggung importir yang tidak melaksanakan penugasan impor gula karena takut mengalami kerugian imbas harga yang melambung tinggi.
“Secepatnya yang pegang kuota impor harus merealisasikan importasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti RNI dan PTPN, private juga sama. Hanya melakukan importasi ketika untung, maka kalau harga di luar lebih tinggi, mereka gak melakukan importasi. Tidak gitu caranya. Importasi bukan hanya harga tapi pemenuhan stok,” ujar Arief dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di Gedung Bapanas, Senin (16/10/2023).
Menurutnya, importasi ini bukan semata-mata mengenai harga, melainkan mengenai pemenuhan stok dalam negeri. Bila importir tidak segera melaksanakan penugasan impor, pasokan gula dalam negeri tentu akan terganggu yang pada akhirnya menimbulkan gejolak harga gula.
(dov)
