“Pemerintah tentu saja harus memonitor perkembangan pembangunan smelter itu secara ketat, baik dari laporan yang diterima maupun investigasi atau kunjungan ke lapangan, serta audit oleh independent consultant,” ujarnya.
Rizal meyakini pihak Freeport sendiri tentu juga tengah menyiapkan langkah mitigasi – baik secara teknis maupun ekonomis – apabila konstruksi maupun operasional smelter Manyar meleset dari jadwal yang sudah direncanakan.
“Misalnya, bisa saja pemerintah mengurangi volume konsentrat [yang boleh diekspor] dalam relaksasi berikutnya. Ini tentu saja akan memengaruhi kemampuan finansial [PTFI], dan secara teknis, produksi tambang juga akan berkurang mengingat kapasitas gudang penyimpanan konsentrat tersebut penuh,” jelas Rizal.
Total investasi smelter Manyar hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai US$2,7 miliar atau setara dengan Rp42,45 triliun, asumsi kurs saat ini. Smelter itu dirancang dengan kapasitas pengolahan untuk sekitar 1,7 juta ton konsentrat menjadi kurang lebih 600.000 ton katoda tembaga per tahun.
Berbeda pendapat dengan Rizal, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah tidak boleh melunak lagi dalam memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada Freeport.
“Menurut saya, kali ini Presiden Jokowi harus tegas dan punya nyali untuk tidak mengizinkan relaksasi lagi, apapun alasannya. Mau stok konsentrat menumpuk kek, mau ancaman PHK kek, mau menutup produksi kek, mau mengurangi pendapatan untuk pemerintah daerah kek, itu terserah dia [Freeport]. Dan saya mencatat juga, dia itu hanya gertak sambal. Sejak zaman Presiden SBY itu sama kelakuannya,” tegasnya.
Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan masih membutuhkan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga melewati tenggat larangan ekspor yang dikehendaki pemerintah, yaitu pada Mei 2024. Penyebabnya, smelter katoda di Manyar baru bisa berproduksi dengan kapasitas penuh pada akhir tahun depan.
“Smelter PTFI masih dalam proses ramp up produksi hingga Desember 2024 untuk mencapai kapasitas produksi maksimal, sehingga masih diperlukan izin ekspor konsentrat tembaga setelah Mei 2024,” ujar Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Katri Krisnati kepada Bloomberg Technoz, akhir pekan.
(wdh)
