Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengendalian inflasi di Indonesia tidak murah, telah memakan lebih dari Rp1.600 triliun dalam tiga tahun terakhir, dan bisa melemparkan pejabat daerah dari kursinya bila dinilai gagal menjinakkan tekanan harga.

Seorang pejabat daerah bisa dicopot begitu saja dari jabatannya bila tercatat gagal mengawal pengendalian harga. Indikator kegagalan sudah ditentukan, yakni bila inflasi daerah tersebut tiga kali berturut-turut melampaui tingkat nasional.

Akan tetapi, biaya sangat mahal demi pengendalian inflasi serta fokus strategi yang masih lebih banyak berkutat dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial, dinilai masih merupakan solusi instan jangka pendek yang sifatnya temporer. Strategi yang lebih struktural masih belum terlihat dengan persoalan inflasi masih terus berkutat di isu pasokan bahan pangan, harga bahan bakar minyak (BBM) dan volatile foods. 

Solusi instan tanpa strategi yang bisa menjawab isu struktural, dapat membebani anggaran terus menerus terutama di masa mendatang ketika ancaman pasokan kembali menerjang.

Dikdik Suratno, Pelaksana Tugas Walikota Cimahi menjadi kepala daerah pertama di Indonesia yang harus terlempar dari jabatannya karena dinilai gagal mengendalikan inflasi dalam tiga bulan berturut-turut. Ultimatum itu masih berlaku bagi pejabat daerah lain.