Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen memperketat pengawasan pengerjaan proyek tol di Indonesia. Pak Bas, sapaannya, tak ingin proyek bangun jalan tol jadi sarang korupsi.

"Bersih tidak ada mark up, tak ada korupsi. Saya tidak ingin terjadi, (saat) 10 tahun lagi saya dipanggil oleh yang berwenang (karena proyek tol). Umur saya sudah 80 tahun. saya tidak ingin itu terjadi," kata Basuki di sela kegiatan Perjanjian Jalan tol JORR elevated Cikunir-Ulujami, Selasa (17/10/2023).

Pengawasan pengerjaan proyek tol, kata Basuki, bisa dilakukan dengan mulai memperbaiki tata kelola, khususnya pada wilayah pengadaan jalan tol. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), kata dia, harus dapat mengantongi persetujuan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) dari Kementerian PUPR. 

"HPS-nya harus kami approve baru kemudian procurement. Kita harus bentengi itu. kami ingin membentengi bapak-bapak sekalian dalam rangka tata kelola ini," ujar Basuki.

Basuki juga menegaskan pentingnya evaluasi yang dilakukan pihaknya pascapengerjaaan. Evaluasi butuh dilakukan oleh pihak lain, kata dia, dan tidak dilakukan langsung oleh PUPR. PUPR akan menyewa pihak independen untuk mengevaluasi value engineering, sehingga pemeriksaan pun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.