Tentu ini mengkhawatirkan, di satu sisi angka pertumbuhan bagus tapi di sisi yang lain terdapat gini ratio yang tajam dan ini harus mampu diantisipasi tiga strategi. Jangka pendek tentu APBN kita harus bisa memberikan subsidi bagi kelas menengah bawah yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak terjadi kemiskinan sekaligus agar tidak terjadi gap yang terlalu tajam.

Kita juga menyadari sepenuhnya gini ratio itu kalau di kewilayahan itu kira-kira pertumbuhan ekonomi kota dan dan daerah yang berbeda tajam. Dan karena itu konsentrasi pembangunan desa amat sangat strategis untuk mendorong agar gap pertumbuhan kota yang cepat dan tinggi dengan desa yang pendapatannya rendah. Nanti APBN juga bisa ikut campur tangan dalam pembangunan di desa dengan menggerakkan seluruh ekonomi desa berbasis sumber daya alam yang ada. 

Yang ketiga, tentu tidak bisa kita biarkan bahwa akses pelaku ekonomi di menengah ke bawah ini harus dibuka seluas-luasnya terutama agar tumbuh pendapatan yang lebih meningkat di kalangan menengah ke bawah, sehingga gini rationya bisa teratasi dengan cepat. Dan ketiga skala strategis itulah yang tidak hanya mati, tapi seharusnya sudah bisa dilakukan melalui APBN-APBN yang bisa dijangkau langsung ke masyarakat. 

Terkait subsidi yang sempat disinggung itu amat krusial. Rakyat masih butuh subsidi tapi harganya minyak dunia lagi tinggi. Bagaimana kira-kira mengantisipasi ini masih ada perang Russia-Ukraina plus ada konflik Hamas-Israel yang bisa berdampak sampai ke negara Timur Tengah. Bagaimana?

Ya tentu ini mengkhawatirkan terutama kebutuhan kita terhadap BBM yang kita tahu keterbatasan supply-nya dari global ke Tanah Air yang di satu sisi lain ada ketergantungan kita terhadap energi fosil. Tiga langkah juga yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus mentransformasikan energi baru terbaharukan. Jadi harus ada langkah yang detail, terus-menerus, konsisten sekaligus berjalan dengan sangat masif. 

Yang kedua bahwa transformasi teknologi kita terutama penggunaan electric vehicle ini jadi sangat penting untuk mendorong transformasi. Meskipun kita masih sulit supply kebutuhan listrik karena listrik kita masih menggunakan bahan bakar batu bara. Nah dari situ transformasi penggunanan energi listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Ini juga harus dijalankan secara lebih masif. 

Yang ketiga secara pelan dan pasti harga pasar ini tidak terelakkan terutama untuk kalangan yang mampu. Sehingga subsidi hanya diberikan kepada transportasi umum kemudian masyarakat atau warga yang benar-benar tidak mampu. Membatasi yang mau menggunakan subsidi, inilah salah satu cara agar APBN kita tidak bocor, habis untuk subsidi yang tidak jelas sasarannya. Jadi fokus pada transportasi umum dan juga fokus pada rakyat miskin yang membutuhkan saja. 

Ngomong-ngomong pak sekjen PKB bilang kalau menang akan gratiskan BBM untuk sepeda motor bisa-bisa APBN jebol ini?

Ya itu salah satu pemicu saja. Saya tanya ke dia, itu ide pemicu saja agar skala konsentrasi BBM subsidi tepat sasaran. Mereka melihat pengguna motor ini yang benar-benar miskin tapi itu belum tentu benar harus dicek detail bahwa ada pelaku usaha, ada orang yang bekerja membutuhkan transportasi tapi tidak mampu. Nah ini harus diberi akses. Tapi kalau bisa difasilitasi dengan transportasi umum yang disubsidi itu lebih baik daripada menyubsidi motor semuanya. Aksesnya enggak ada pilihan kecuali motor ya vefifikasi data sekali lagi.

Utang pada masa Jokowi ini kan selalu naik, lebih dari 12%. Yang dikhawatirkan itu beban bunga utang dan sebagainya. Artinya utang tak optimal mendukung pertumbuhan ekonomi?

Yang pertama tentu penggunannya harus transparan kemudian proses pelaksanaan dan proyek yang dibiayai oleh utang di luar negeri itu benar-benar harus akuntabel dalam artian agar tidak salah pemerintah dalam menetapkan skala prioritas sekaligus pilihan-pilahan proyek yang menggunakan utang luar negeri itu harus akuntabel transparan lalu bisa dikontrol oleh masyarakat pada umumnya. Itu syarat mutlak kita periksa utang atau percaya pada utang. 

Tapi di sisi yang lain kita optimististis bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi yang baik, pelaku bisnis baru yang tumbuh itu juga bisa men-support APBN kita melalui pajak , mengurangi jumlah utang luar negeri kita. Nah kita sejauh masih bisa bertanggung jawab atau transparan terhadap utang luar negeri maka utang luar negeri itu masih bisa dilakukan. Di sisi yang lain kita harus mengoptimalkan pendapatan pajak dalam negeri maupun non pajak yang memungkinkan pembiayaan dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan.

Utang ada kaitannya sekalian dengan investasi. Bicara soal investasi yang lagi gencar ini IKN. Pemerintah tengah gencar menarik investasi asing karena sangat besar dana pembangunan dan mengeklaim sudah 40% pembangunannya. Menurut Anda, pembangunan IKN sudah tepat atau mungkin terlalu terburu-buru?

IKN ini apa ya, keniscayaan untuk tiga hal. Yang pertama, pemerataan pembangunan daerah di wilayah timur. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar harusnya besar. Yang ketiga, membangun pertumbuhan ekonomi baru yang cepat. IKN ini termasuk salah satu cara tepat. Memamg alhamdulillah bisa tumbuh pembangunan fisiknya hingga 40% dan itu terus berjalan melalui APBN kita.

Dan harapan atau keinginan kita agar investor segera masuk itu juga menentukan masa depan IKN kita. Di sisi yang lain APBN kita juga masih sangat terbatas sehingga ya wajar bahwa pak Jokowi dan kabinetnya bekerja keras mengajak investasi untuk bisa mempercepat pembangiunan IKN. Tapi di sisi yang lain IKN itu untuk semua. Saya sih optimistis ya. Ini menggunakan cara pandang bahwa kebutuhan IKN ini kebutuhan untuk semua butuh lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi baru.

Terlepas dari UU nya sudah ada, kalau pak Anies dan Gus Muhaimin menang IKN akan tetap lanjut ya?

Saya kira masih (lanjut), jadi bagaimana upaya kita bukan sekadar lanjut atau tidak lanjut. Ini termasuk salah satu upaya mengurangi pengangguran karena paket pekerjaan pemerintah yang akan datang selain yang paling penting selain stabilitas harga, pengangguran. Tapi kalau berapa penyerapan angka pengangguran di IKN itu nanti kita hitung. Efektif enggak jumlahnya, kalau enggak efektif ya kita genjot lagi. Konteksnya adalah pemerataan pembangunan dan pembukaan lapangan pekerjaan. 

Biar enggak jawasentris? 
Ya betul. 

UMKM disebut harus naik kelas. Selama safari ke pesantren, lihat koperasi dan berbagai UMKM, ada enggak mereka mengalami kesulitan kredit pendanaan? Apa yang harus dilakukan? Jangan-jangan jadi pinjam ke pinjol atau pinjam ke rentenir?
 
Memang bahaya sekarang ini. Satu UKM terlibat pinjol atau pribadi-pribadi terlibat pinjol. Padahal UMKM dalam skala mikro maupun UMKM dalam skala yang lebih besar itu peluangnya sangat besar karena faktor pasar terbuka luas. Jumlah penduduk kita banyak dan jumlah jangkauan yang luas sehingga peluang untuk UMKM maju itu tinggi. 

Tinggal pertama, akses permodalan pertama yang tinggi, cepat dan menghindarkan dari birokrasi yang berbelit. Itu yang saya tangkap dari teman-teman UMKM. Ada yang diberikan oleh pemerintah misalnya pinjaman tanpa anggunan (kredit). Tapi lagi-lagi bunganya terlau tinggi misalnya. Afirmasi dalam bidang bunga atau kalau perlu pemerintah ini mengafirmasi di bidang bisnis yang saling mengutungkan antara pemerintah dengan UMKM.

Jadi krediturnya pemerintah saling menguntungkannya ada, jadi tidak memberlakukan hukum pasar perbankan. Kalau menggunakan hukum pasar perbankan kita khawatir karena sama aja mereka akan kesulitan dalam mengakses permodalan. 

Yang kedua, selain permodalan, edukasi dan kapasitas kemampuan produksinya bahwasanya masih membutuhkan bantuan pemerintah. Dan tampaknya kementerian UMKM selama ini tidak mampu mengorganisir sinergi antara industri besar, industri menengah dan industri kecil dalam satu kesatuan peningkatan kapasitas. Ini mesti kita galakkan terus. Akses permodalan dan edukasi itu satu kesatuan ya permodalan itu edukasi. 

Yang ketiga, itu teknologi dan pasar. Kadang-kadang UMKM ini masih agak lamban menguasai IT dan tidak mampu membaca peta pasar. Standarisasi pasar, itu juga harus dibantu pemerintah. Jadi dua hal ini saya yakin bisa dilakukan pemerintah secara efektif. Tapi kita perlu belajar dan evaluasi lintas sektoral ini bekerja untuk UMKM tapi tidak ada hasil apa-apa. Tidak kelihatan.

Menurut saya ini masing-masing lembaga sektor pemerintah atau kementerian yang menangani UMKM ini menjalankan pilihan program-programnya sangat kecil-kecil gitu. Proyek kecil padahal kalau diintegrasikan jadi baik. Masak Kementerian Agama ngurusin UMKM? Jadi terpecah-pecah gitu. Tapi terintegrasi semua APBN itu dalam satu penangan yang dikoordinasikan oleh kementerian perekonomian bisa. Kok saya belum pernah dengar ya menteri koordinator ekonomi mengorganisir semua lembaga dan kementerian dalam satu kesatuan gerakan penanganan pemberdayaa UMKM. 

Seringnya muncul untuk beri insentif ke pengusaha ya?

Ya bukan di situ (tapi) rata-rata masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Parsial-parsial masing-masing di kementerian. Ini perlu ada reintegrasi manajemen baru dalam pengelolaan UMKM, potensinya sangat besar. Sangat penting kita di situ. Negara ibaratnya membuang uang ke situ tuh. Itu untungnya besar tapi kembali lagi kepada pertumbuhan ekonomi. 

Beberapa bulan terakhir makin sering kebocoran data. Menurut Anda apa yang salah selama ini, apakah pemerintah yang kurang dalam memproteksi dalam hal keamanan siber? Mengapa bisa demikian?

Ya yang pertama, regulasi ini  agar disosialisasikan lebih baik lagi. Yang kedua, penegakan hukum selain cepat juga efektif. Selain dua ini, kemampuan Indonesia di bidang IT ini masih kecil, masih jadi konsumen saja belum menjadi pelaku dari industri berbasis IT.

Saatnya Indonesia menjadi subyek pelaku dari dunia IT ini. Tentu sebetulnya bisa sebagai pusat-pusat pengembangan data, kemudian berbagai perangkat teknologi informasi apalagi yang masih bisa di produksi di negeri kita, ini belum mengarah sama sekali. Kita masih jadi konsumen produk informasi, sekaligus kita belum jadi aktor utama dalam permainan teknologi informasi sehingga termasuk soal pencurian data pribadi segala macam itu karena pengawal utama kita belum jadi subyek yang baik.

Sudah ada bayangan produk teknologi apa yang bisa untuk kita produksi?

Saya kira banyak sekali. Mulai dari hilir-hulunya ya, ada yang bisa langsung digunakan untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial masyarakat sampai pada pengawalan kementerian oleh Kominfo.  

Ketegangan dan perang dagang AS dan China masih terjadi. Indonesia cenderung ke China dalam hal investasi. Adakah hal-hal yang perlu kita waspadai dengan adanya investasi dan utang ke China? 

Ya tentu harus sangat waspada terhadap membesarnya investasi China yang begitu bernilai tinggi. Di sisi yang lain kita juga harus memahami ini kebutuhan pragmatis kita. Siapa yang paling mudah, cepat untuk ke pembangunan kita. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat Amerika sahabat kita, China sahabat kita. Semua jenis investasi yang aman yang memberikan kemudahan masa depan anak cucu kita yang menanggung utang ini juga mesti kita perhatikan. Sehingga tidak membebani terus-menerus apalagi investasinya kepada negara kan. 

Singkatnya apa yang membuat akhirnya melompat ke Koalisi Perubahan, karena kepastian diberikan posisi cawapres?

Ya sebelum bertemu pak Surya Paloh, kita memang pada situasi kebekuan politik nasional semua saling menunggu, semua saling mengintip. Kemudian PKB tidak ingin melihat suasana politik yang stagnan ini. Di sisi yang lain PKB ini memiliki basis konstituen, ideologi yang jelas, aspirasi politik yang sangat konkret di mata konstituen yang selama ini kami layani sebagai partai. 

Mereka membutuhkan agar seluruh gagasan, ide, target politik itu mengalir lagi tidak stuck. Dalam posisi itulah kita mengkalkulasi di antara tiga calon yang ada, peluang dan kesempatan yang sama, kami menghitung pada dasarnya ketiga calon memiliki kans yang sama untuk menang jadi tinggal manajemen pemenangan. 

PKB punya track record suaranya unggul dan siapa pun yang didukung PKB akan membesar. Pas dalam masa perhitungan tersebut kami bertemu pak Surya Paloh. Kita tahu pak Surya Paloh adalah Ketua Umum dengan latar belakang jurnalis yang punya idealisme juga dan pengalaman kenegarawanan yang beliau miliki dan kebetulan visi misi kita nyambung, lalu saya tahu track record mas Anies ketika jadi mahasiswa, menteri, gubernur tahu persis jadi klop lah di situ. 

Di samping saya lihat juga tidak punya ikatan yang memungkinkan saya untuk pindah dari pak Prabowo karena saya bilang, pak Prabowo butuh PKB untuk maju. Tapi setelahnya ada PAN Golkar bergabung bagi saya meninggalkan koalisi pak Prabowo ringan, karena suara juga penuh di sana. Jadi saya tidak mengganggu siapapun. Di sanalah jalan kita dengan visi yang sangat jelas, clear antara mas Anies dengan saya dan partai-partai pengusung. 

Apa karena Gerindra mulai menggerus suara PKB di Jatim?

Tidak juga sih karena memang Gerindra punya skenario yang kelihatannya berbeda dalam kepemimpinan nasional yang akan mendatang. 

Selain suara di PKB, suara NU akar rumput tersebar kan?

Selalu begitu ketika pemilu karena besaran warga NU yang tinggi ini, di mana-mana persebarannya tidak dalam satu titik. Tapi yang penting bagi PKB adalah mayoritas suara NU ada di PKB, mayoritas ulama ada di PKB, mayoritas pendukung NU ada di PKB. Sehari-hari PKB ini kan menjadi bagian kerja NU di bawah. Memfasilitasi NU menopang policy pemerintahan daerah untuk NU di pusat, policy kebijakan dan berbagai kebutuhan pemerintahan, dari situ tidak ada masalah dengan dinamika perilaku pemilih NU. Yang penting mayoritas, arah dan pola kerja PKB sinergi. 

Di Pemilu 2024 juga yakin mayoritas ya Gus, akan ke PKB?
Ya pasti, pasti. Karena kalau sekarang saat ini disurvei-suvei pemilih masih kemana-mana, karena mereka belum yakin keputusan akhir seperti apa. Begitu saya mendaftar sama Mas Anies maka akan solid. 

Hasil survei belum menunjukkan elektabilitas Anies naik setelah bersanding dengan Gus Muhaimin, mengapa?

Mungkin proses penyesuaian informasi yang diterima, lalu butuh waktu pencernaan. Saya yakin sekarang sudah berubah. Hari ini berubah, apalagi kalau nanti saya mendaftar dengan mas Anies, sudah ada kepastian, ada kepastian. 

Ngomong-ngomong, Bu Khofifah masih di PKB ya secara struktural?

Ya sebetulnya secara struktural keanggotaan mungkin tapi kalau pengurus sudah bukan.

Khofifah kabarnya juga dilirik jadi bakal wakil presiden oleh calon presiden yang lain. Seandainya bu Khofifah bersedia, Anda merestui enggak? Atau malah khawatir suara NU akan terbelah?

Seperti yang saya sampaikan PKB punya gagasan, ideologi yang spirit agenda sendiri. Berbeda dengan partai-partai lain. Kalau ada orang PKB ditarik partai lain untuk bersama partai lain berarti itu kan tidak satu agenda. Ya itu soal demokrasi yang saya kira tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi itu terjadi. Tapi kan perjuangan partai itu kan tidak sendiri-sendiri. Jadi partai ini dengan gagasan, cita-cita nilai, kemudian target-target pembangunan yang dibayangkan ini kelembagaan kita tidak boleh terjebak pada figur orang per orang.

Jadi tidak menghalangi dan siap bersaing dengan Khofifah?
Ya tentu saja. Lihat saja yang menilai nanti seluruh kader dan para simpatisan.

Soal kasus korupsi di Kemenaker, anda diperiksa KPK padahal itu kan kasus 10 tahun lalu. Walau KPK membantah hal ini politis, bagaimana menurut Anda?

Saya sebagai warga negara biasa, wakil ketua DPR sebagai politisi harus mengakui ini semua proses hukum biasa. Dilalui secara dengan norma-norma hukum. Makanya telah saya jelaskan semua, memberikan penjelasan secara mendetail yang dalam kategori proses hukum itu biasa saja. Itu proses yang wajar jadi so far so good karena sudah saya jelaskan. Dan saya rasa sudah clear-lah ya. 

Yakin tidak akan terjerat kasus ini?
Ya sangat yakin.

Pak Mahfud (MD) juga sebut seharusnya tak mungkin jadi tersangka?

Saya yakin. Saya bekerja sebagai menteri itu selalu bergerak di wilayah konstitusi, aturan hukum, undang undang dan kewenangan yang ada. Sehingga selama jadi menteri saya yakin kalau ada yang main-main memanfaatkan kementerian lalu korupsi secara pribadi, pasti bukan bagian dari saya. 

Di tengah kontroversi KPK selama ini dan pimpinannya yang dianggap bermasalah masih dibutuhkan enggak KPK?

Memang tidak bisa sebesar negeri ini sekompleks negara ini menyerahkan pemberantasan korupsi hanya kepada KPK. Ini sangat tidak realistis. KPK ini hanya instrumen saja yang penting. Ya lebih penting dari itu adalah pemerintah atau presiden harus membangun sistem baru yang memungkinkan tidak tumbuhnya perilaku korupsi atau penyelewengan sistematis. 

Sekarang ini ada kategori, siapa pun yang duduk di jabatan tertentu pasti korup sebaik apa pun orangnya karena sistemnya yang tidak utuh. Tidak terlibat ya karena ditutup-tutupi. Itu saya kira sistemnya harus diperbaiki. Hulunya dan hilirnya apa, ini harus serius. Nantilah kalau kita sudah betul-betul sudah memimpin baru bisa kita lihat untuk dimulai. 

KPK tetap perlu ada ya, enggak perlu dibubarkan?
Masih perlu (ada KPK) sangat perlu. Lembaga KPK itu sangat dibutuhkan, tho kalau ada isu penyalahgunaan, penyelewengan saya kira Dewan Pengawas (KPK) tidak boleh membiarkan. Harus bersuara terjadi atau tidak. 

(ezr)