Smelter milik Freeport tersebut memiliki kapasitas penampung konsentrat sebesar 1,7 juta ton. Jumlah itu di luar dari smelter eksisting yang juga akan ditingkatkan kapasitasnya dari 800.000 ton menjadi 1,3 juta ton.
“Kami akan konsisten untuk melarang beberapa komoditas yang sudah diputuskan Presiden. Tahun ini [pemerintah akan melarang ekspor] bauksit dan tembaga. [Larangan ekspor] tembaga masih kami bahas kapan implementasinya, bauksit sudah diputuskan [mulai Juni 2023],” kata Bahlil.
Lebih lanjut, dia menegaskan seluruh komitmen investasi smelter pada tahun ini masih berjalan sesuai rencana, kendati tidak memerinci jumlah proyek yanng akan diekseskusi.
“Semua on the track. Kalau enggak jalan, bagaimana mau larang ekspor? [Berkaca pada nikel], ekspor [produk hilir] nikel bisa tembus US$27 miliar—US$28 miliar karena investasi smelter-nya jalan. Kalau enggak jalan, bagaimana mau ekspor produk hilir?”
Bahlil pun mengatakan pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa kemudahan impor barang modal, tax holiday, dan tax allowance bagi investor smelter yang mendukung proyek besar penghiliran industri mineral di Tanah Air.
Syaratnya, kata Bahlil, sektor bisnis penghiliran yang dijalankan memiliki tenggat titik balik modal atau break even point (BEP) maksimal 5 tahun. Atau, tingkat pengembalian modal sendiri alias internal rate of return (IRR)-nya yang masih rendah.
“IRR-nya tidak boleh yang sudah tinggi. Kita beri insentif karena insentif fiskal itu instrumen untuk menarik investor di sektor-sektor yang nilai ekonominya belum tinggi. Jadi seperti nikel itu karena IRR-nya sudah tinggi, tidak dapat,” tegas Bahlil.
Menyitir data BKPM, realisasi investasi industri hilir pada 2022 menembus Rp171,2 trililun atau mencakup 14% dari total realisasi penanaman modal tahun lalu senilai Rp1.207 trililun.
Realisasi investasi secara kumulatif pada 2022 melonjak 34% secara year on year (yoy) dan berada di atas target tahunan senilai Rp1.200 triliun. Sebanyak 54,2% di antaranya merupakan penanaman modal asing (PMA).
Pemodal asing
Pada kesempatan yang sama, Bahlil menggarisbawahi permasalahan rendahnya partisipasi investor lokal dalam pembangunan smelter di Indonesia. Kendati mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) dimiliki pemain domestik, hampir seluruh smelter dikuasai asing.
Bahlil mengungkapkan beberapa alasan yang menjadikan investasi smelter di dalam negeri tidak kompetitif bagi pemodal lokal. Pertama, akibat perbankan yang belum serius membiayai pembangunan smelter.
Kedua, karena perbankan asing menawarkan ekuitas yang lebih rendah yaitu hanya sekitar 10%, sedangkan bank lokal menembus 40% untuk pengajuan kredit membangun smelter.
“Bank asing itu equity-nya 10%. Perusahaan asing punya teknologinya, akhirnyaa mereka bangun smelter di Indonesia dan mengambil bahan baku dari Indonesia. Kami ingin agar smelter ini punya orang Indonesia. Maka, hal yang harus dilakukan adalah segera merelaksasi regulasi di perbankan agar mereka mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau,” kata Bahlil.
Rencana memacu penghiliran industri minerba pada 2023 berkali-kali ditekankan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan. Salah satunya dimulai dengan menyetop ekspor bauksit, berkaca dari preseden sukses nikel.
Pada akhir Desember, Kepala Negara mengumumkan larangan ekspor selanjutnya akan dikenakan pada produk bauksit yang telah dicuci, yang nilainya sedikit lebih tinggi daripada bauksit mentah, yang telah dihentikan ekspornya selama bertahun-tahun.
Keputusan tersebut juga menegaskan kembali apa yang telah ditetapkan pada 2020 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa penambang hanya dapat mengekspor bauksit yang telah dicuci paling lambat 10 Juni 2023.
Pascapelarangan, Jokowi memperkirakan pendapatan negara dari industri bauksit setiap tahun akan melonjak dua kali lipat menjadi sekitar US$3,97 miliar (Rp 62 triliun).
“Pemerintah akan tetap konsisten mendorong hilirisasi industri lokal,” kata Jokowi kepada wartawan saat konferensi pers di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).
Namun, rencana yang telah ditentukan pemerintah dihadapkan pada penolakan keras dari kalangan bisnis, yang berpendapat bahwa industri hilir lokal masih belum siap. Mereka pun mendesak agar larangan tersebut ditunda beberapa tahun lagi.
A. Rizqi Darsono, Ketua Komite Tetap Mineral dan Batubara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menjelaskan industri lokal hanya bisa mengolah 14 juta ton bauksit menjadi alumina per tahun dengan kapasitas kilang saat ini dari 4 smelter.
Jumlah produksi alumina kira-kira kurang dari sepertiga dari jumlah bauksit yang diproduksi oleh penambang pada 2022. Dia mencatat bahwa kesenjangan tersebut akan menekan harga bauksit lokal.
“Kebijakan itu akan membuat harga bauksit lokal turun, merugikan penambang lokal, sementara negara lain akan diuntungkan dari lonjakan harga bauksit internasional,” katanya.
Indonesia sebenarnya akan memiliki setidaknya 8 smelter baru, tetapi progres finalisasinya terhambat akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, untuk membangun smelter baru dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun sebelum pelaku industri siap melaksanakan larangan ekspor.
“Kalau pemerintah bersikeras [melarang ekspor bauksit yang sudah dicuci] mulai Juni 2023, saya rasa kita tidak bisa melakukannya,” kata Rizqi.
(wdh/hps)
